Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Rabu, 28 Juli 2021

Presidium KAMI Jateng Minta Ganjar Pranowo Beri Kelonggaran bagi Para Pedagang Kecil Selama PPKM Level 4

 Ketua dan Sekretaris Presidium KAMI Jateng, Mudrick SM Sangidu dan Sutoyo Abadi.

SOLOSKOY.COM, SOLO – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Tengah (Jateng) mengirim surat kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  Level 4.

Isi surat, antara lain, memohon kepada Ganjar agar tidak  mengeluarkan aturan teknis yang melawan masyarakat yang sedang mencari nafkah (mencari makan) pada saat PPKM Level 4 yang berlaku 26 Juli 2021-2 Agustus 2021.

“Kami mohon agar mengambil keputusan cerdas dan manusiawi,” tulis Ketua dan Sekretaris Presidium KAMI Jateng, Mudrick SM Sangidu dan Sutoyo Abadi, dalam surat yang dikirim pada Rabu (28/07/2021).

Presidium KAMI Jateng  juga memohon agar para petugas yang melakukan pemantauan pelaksanaan PPKM Level 4 dari tanggal 26 Juli-2 Agustus 2021, menghindari tindakan kekerasan dengan alasan apapun.

Pendekatan Manusiawi

“Lakukan pendekatan yang santun dengan pendekatan manusiawi bagi mereka yang mungkin lalai dalam disiplin protokol kesehatan,” tulis Mudrick dan Sutoyo Abadi dalam surat yang ditembuskan kepada Presidium KAMI Nasional, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam IV / Diponegoro, Ketua DPRD Jawa Tengah, dan  bupati-wali kota se-Jawa Tengah.

Mereka juga memohon agar Ganjar melalui petugas di lapangan memberi kelonggaran bagi para pemilik warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka, yang saat ini dibatasi hanya diberi waktu 20 menit untuk melayani pembeli dine in (makan di tempat).

Dalam suratnya, Presidium KAMI Jateng juga merinci kronologi perpanjangan kebijakan PPKM Level 4 di Jawa-Bali (termasuk di Solo dan sekitarnya) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu 25 Juli 2021.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, telah diputuskan Presiden melanjutkan PPKM Level 4 dari tanggal 26 Juli-2 Agustus 2021,” tulis Mudrick dan Sutoyo Abadi.

Penyesuaian

Adapun penyesuaian dalam PPKM Level 4 tersebut di antaranya adalah: 

1. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat.

2. Pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

4. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. (jun)


Share:

Selasa, 27 Juli 2021

Pelajar Asal Gentan Sukoharjo dan Tiga Pelajar dari Kota Lain Sabet Medali di Olimpiade Biologi Internasional di Lisbon

Para pelajar yang menang dalam kompetisi International Biology Olympiad (IBO) 2021 di Lisbon, Portugal. 

SOLOSKOY.COM, SUKOHARJO - Empat pelajar dari Indonesia menorehkan prestasi membanggakan bagi bangsa. 

Mereka berhasil meraih prestasi luar biasa dalam kompetisi International Biology Olympiad (IBO) 2021 yang berlangsung di Lisbon, Portugal. 

Mereka mengalahkan para pelajar lain dari berbagai negara yang ikut berkompetisi dalam ajang kejuaraan internasional ini. 

Kompetisi olimpiade biologi internasional ini berlangsung dari tanggal 18-23 Juli 2021 dan diikuti pelajar dari berbagai negara termasuk Indonesia. 

Dalam kompetisi yang berlangsung di Lisbon ini, pelajar Indonesia sukses membawa pulang satu medali perunggu, dua perak, dan satu emas.

Empat Kota

Para pelajar berprestasi ini daRi empat kota yaitu Nathanael Tjandra, siswa kelas XI SMAK Calvin DKI Jakarta meraih medali emas, Farrel Alfaza Marsetyo, pelajar kelas XII MAN Insan Cendekia, Serpong dan Leonard Hartanto Jososudarmo, siswa kelas XII SMAK Penabur Cirebon yang masing-masing meraih medali perak, serta Nathaniel Teopilus, siswa Kelas XI SMA Kristen Imanuel Pontianak, yang meraih medali perunggu.

"Sungguh membanggakan! Semoga prestasi ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi #SobatPrestasi semua untuk berjuang berprestasi yaa!,” tulis akun Instagram Pusat Prestasi Nasional, 25 Juli 2021.

Salah satu pelajar tersebut berasal dari Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jateng yakni Farrel Alfaza Marsetyo. 

Putra dari pasangan Dwi Marsetyo - Indriyati Yuni Astuti ini mengaku gembira dan bangga bisa meraih medali perak di ajang olimpiade keilmuan tingkat internasional tersebut. 

"Tentu senang dan bangga bisa meraih medali, apalagi persaingan dari berbagai negara juga tidak ringan dan ketat. Bangga bisa membawa nama harum nama Indonesia di ajang internasional,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).

Tidak Mudah

Farrel menceritakan, untuk bisa sampai ke babak ini tidaklah mudah lantaran prosesnya cukup lama. Mulai dari seleksi, pendaftaran, penyisihan hingga masuk ke ajang  kompetisi internasional pada Juli tahun ini. 

Keempat pelajar asal Tanah Air ini harus bersaing dan beradu otak dengan para pelajar dari 76 negara.

"Alhamdulillah, puji syukur kami mampu bersaing dan menuai hasil memuaskan,” tutur Farrel yang tinggal di Gentan Asri 1 RT 04 RW 06 ini.  

Bukan kali ini saja Farrel berhasil meraih medali perak di ajang tersebut. Pada ajang sebelumnya tahun 2020, dia juga sukses meraih medali perak di ajang IBO 2020 saat dilangsungkan di Jepang. 

Tidak Tatap Muka

Akibat kondisi pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti seluruh dunia, pelaksanaan Olimpiade Biologi Internasional ini memang tidak dilaksanakan secara tatap muka. 

Hal ini disampaikan oleh Coordinator of IBO 2021, José Matos, kepada seluruh peserta IBO 2021.

"Saya sangat sedih untuk memberi tahu Anda bahwa sekali lagi tidak mungkin untuk menjadi tuan rumah IBO tatap muka, karena situasi pandemi yang telah diciptakan oleh virus SARS-CoV-2 di seluruh dunia," tulisnya di ibo-info.org yang dipublis pada Februari 2021 lalu. 

Olimpiade biologi ini tetap dilaksanakan meski secara daring.

Pelaksanaan tes dibagi menjadi dua bagian yakni ujian teori dan ujian praktik serta teori campuran. 

Walaupun demikian pelaksanaan IBO 2021 secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip Pedoman Operasional IBO.

Pemusatan Lomba

Farrel Alfaza Marsetyo menambahkan, pada saat berlangsung berkompetisi IBO itu, dia harus menjalani pemusatan lomba di salah satu hotel di Solo bersama panitia dari Jakarta untuk membantu teknis saat lomba. 

"Kami harus menggunakan beberapa kamera sebagai kontrol dari panitia internasional. Karena online maka dibutuhkan akses internet yang kuat. Sehingga harus ada tempat khusus di hotel dibantu panitia dari Pusat Prestasi Nasional,” katanya.

Masing-masing peserta dicecar dengan berbagai soal dan pertanyaan dari dewan juri di Lisbon Portugal. 

"Meski kami berempat tetapi saat kompetisi, ujiannya masing-masing pribadi. Kemudian dijumlah nilainya masing-masing,” ujar Farrel. (jun)

Share:

Pemkab Sragen Gandeng LPMPP-UMS untuk Seleksi Perangkat Desa

Penandatangaan MoU antara Camat Kedawung yang mewakili Pemkab Sragen dengan LPMMP-UMS.

SOLOSKOY.COM, SRAGEN - Camat Kedawung, Kabupaten Sragen, Jateng, Nugroho Dwi Saputro SSTP, mewakili Pemkab Sragen memediasi Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kades Desa Karang Pelem dan Wonokerso, Suwanto STp dan Suparno, dengan  Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPMPP-UMS).

Acara berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kedawung Sragen lantai tiga, Selasa (27/07/2021). 

Kesepakatan yang disertai penandatanganan MoU tersebut terkait dengan keterlibatan LPMPP sebagai bagian dalam penyeleksian perangkat desa.

Kepala LPMPP UMS, Prof Ir Sarjito MT PhD, menyampaikan bahwa UMS bertugas membantu Panitia seleksi (Pansel) di kedua desa sebagai tim penguji dan akan menerjunkan minimal tiga penguji. 

Dalam seleksi perangkat ini terdapat dua komponen tes yang meliputi wawasan mengenai pemerintahan desa, kecakapann pidato dan tes komputer. 

"Komponen ke dua adalah menjadi porsi Pansel," kata Prof Sardjito.

Ujian Kompetensi

Menurutnya, ujian kompetensi akan dilakukan secara offline namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada Selasa 3 Agustus 2021 setelah selama satu bulan UMS menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM).

Disebutkan pula LPMPP merupakan unsur pelaksana UMS yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat- pusat studi  di LPMPP, fakultas, jurusan, bagian, kelompok dan perorangan, mengusahakan pengendalian dalam hal penggunaan sumber daya, serta mengusahakan pengembangan dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat, maupun membangun ekosistem antara kampus dan dunia usaha dan industri (DUDI) serta masyarakat. 

Ditambah, unsur Pengembangan Persyarikatan. 

Berbakti untuk Rakyat

"LPMPP mengangkat Motto Berbakti untuk Rakyat, Mengabdi untuk Mencerahkan Ummat,” katanya.

“Kami ingin menjembatani penguatan proses hilirisasi hasil-hasil riset para civitas agar lebih bernilai guna bagi masyarakat, serta mendorong segenap civitas untuk peka terhadap persyarikatan baik di lingkungan sendiri maupun bagi persyarikanan diseluruh tanah air utamanya untuk daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Red)," kata Prof Sardjito.

Selain itu LPMPP ke depan akan mendorong dosen juga banyak melibatkan mahasiswa dalam pengembangan persyarikatan, dalam tema-tema kerja nyata dan dakwah jamaah secara organisasi dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar serta memberi arah perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama. 

Ditambahkan oleh staf LPMPP Eko D dan Rohmad AP, termasuk di dalamnya adalah adanya kegiatan MoU seperti diuraikan di atas. (jun)



Share:

Sabtu, 24 Juli 2021

Mahasiswi Manajemen UMS, Lusy Azizah Hapsari, Sabet Medali Emas Olimpiade Nasional

Mahasiswi Manajemen UMS, Lusy Azizah Hapsari.

SOLOSKOY.COM, SUKOHARJO  - Seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berhasil menyabet medali emas pada ajang  Advanced Science  Olympiad atau ASO pada 17-18 Juli 2021 yang dilakukan secara daring (dalam jaringan).

Kegiatan ini merupakan kompetisi sains nasional yang diselenggarakan oleh Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia (POSI), baik dari tingkat mahasiswa, guru, dan siswa jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Se-Indonesia.

Menurut siaran pers dari Bagian Humas UMS, Sabtu (24/07/2021) mahasiswi Manajemen UMS, Lusy Azizah Hapsari, mengikuti olimpiade dengan mengambil kategori Bidang Ekonomi.

Lusy mengungkapkan pengalamannya mengikuti olimpiade ini.

Lomba yang Cocok

Dimulai dari mencari informasi melalui media sosial, yang membagikan informasi lomba-lomba, hingga akhirnya menemukan salah satu lomba yang menurutnya cocok baginya.

Proses olimpiade ini dengan mengerjakan soal-soal ekonomi, kemudian peserta tinggal menunggu pengumuman hasil dari tes tersebut.

Adapun sistem dalam penilaian olimpiade tersebut, lima orang terbaik akan mendapatkan medali emas.

Tercatat 179 peserta mahasiswa dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang ikut berpartisipasi dalam olimpiade di Bidang Ekonomi ini.

Olimpiade di jenjang mahasiswa ini terdari dari berbagai bidang, di antaranya Matematika, Fisika, Geografi, Kimia, Biologi, Komputer, Ekonomi, Astronomi,  Kebumian, Sejarah dan Bahasa Inggris.

Punya Banyak Waktu

Lusy Azizah Hapsari mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membuat dirinya memiliki banyak waktu untuk mengikuti berbagai event ataupun lomba.

"Dalam mencapai keberhasilan, perlu semangat dan pantang menyerah, di mana ketika gagal, harus coba lagi sampai berhasil," ungkap Lusy.

Pandemi ini mengajari Lusy  agar dapat memanajemen waktu dalam hal akademik dan tanggung jawab lain.

Lusy berharap, rekan-rekannya mulai mengikuti berbagai kompetisi dalam bidang akademik maupun nonakademik sedini mungkin.

“Saya juga berharap fakultas maupun universitas agar lebih masif dalam mendampingi mahasiswa yang mengikuti suatu kompetisi baik nasional maupun internasional,” katanya. (jun)

Share:

Jumat, 23 Juli 2021

Persis Solo Ogah Bayar Kompensasi Rp 11 Juta, Mediasi Kasus PHK Mantan Humas Persis Michelle Kuhnle Deadlock Lagi

 

Mantan Humas Persis Solo, Michelle Kuhnle, bersama kuasa hukumnya, Dr Muhammad Taufiq SH MH

SOLOSKOY.COM, SOLO - Jumat (23/07/2021) sekitar pukul 09.00 WIB berlangsung lagi mediasi yang menghadirkan mantan Humas Persis Solo, Michelle Kuhnle sebagai pihak pekerja, dan manajemen Persis Solo di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnaker) Kota Surakarta.

Kuasa hukum Michelle, Dr Muhammad Taufiq SH MH, mengatakan, mediasi ini difasilitasi oleh Disnaker Kota Surakarta selaku mediator.

Bagaimana hasil mediasi?

“Pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut tak menghasilkan kesepakatan alias deadlock,” kata Taufiq seusai mediasi.

Kerugian Material-Immaterial

Deadlock, karena manajemen Persis Solo bersedia membayar pelunasan sisa kontrak kerja dengan Michelle Kuhnle Rp 3,5 juta tetapi tak mau  membayar kompensasi  Rp 11 juta yang diajukan oleh Michelle Kuhnle atas kerugian material dan immaterial yang dideritanya setelah merasa di-PHK sepihak.

BACA JUGA : Disnaker Surakarta Undang Michelle Kuhnle dan Persis Solo untuk Lakukan Mediasi Lagi Jumat (23/07/2021) Besok

Menurut Taufiq, dalam hearing selama mediasi berlangsung,  Michelle menuturkan bahwa  sistem pembayaran gajinya oleh Persis Solo belum tertata dalam sistem yang terorganisir.

“Gaji Michelle selama ia bekerja (sebelum di-PHK, Red) dibayarkan melalui PT lain dan bukan melalui PT Persis Solo Saestu,” ujar Taufiq.

Pengirim Berbeda-beda

Kuasa hukum Michelle menilai Persis tidak profesional karena dalam kurun waktu tiga bulan, pembayaran gaji Michelle dilakukan oleh pengirim yang berbeda.

Gaji Michelle, Rp 3.5 juta, sesuai janji awal sebab di kontrak tidak ada.

Adapun bagi Michelle ini bukan persoalan uang, melainkan harga diri.

"Karena selepas ini saya juga tidak mau kembali ke Persis," tutur Michelle Kuhnle yang berdarah Amerika Serikat itu

Sedangkan pendapat yang diutarakan oleh manajemen Persis, tidak ada motif personal dalam alasan di balik pemecatan Michelle.

Tidak Valid

Pihak manajemen juga mengklaim bahwa kontrak terbaru yang ditandatangani Michelle tidak valid.

Namun, menurut Taufiq, kontrak itu telah ditandatangani oleh jajaran manajemen Persis Solo, sehingga pihaknya ragu atas klaim manajemen Persis Solo tersebut.

 Akhinya, kedua belah pihak bersepakat tidak akan ada hubungan kerja lagi antara Michelle dan Persis Solo.

Selain itu,manajemen Persis Solo menyatakan bersedia untuk membayar pelunasan sisa kontrak kerja dengan Michelle Kuhnle senilai Rp 3,5 juta tetapi tidak bersedia membayar kompensasi senilai Rp 11 juta yang diajukan oleh Michelle Kuhnle atas kerugian material dan immaterial yang dideritanya.

Taufiq menyebutkan, karena proses mediasi tidak menemui titik kesepakatan, maka proses hukum akan berlanjut ke mediasi kedua di Disnaker Kota Surakarta.

“Agenda mediasi selanjutnya menunggu undangan terlebih dahulu dari Disnaker,” ujarnya. (jun)

Share:

Mafindo: 1.065 Hoaks Covid-19 dan Vaksin Banjiri Media Digital, Bahayakan Penanganan Pandemi Covid-19

Ilustrasi sebuah konten hoaks tentang Covid-19.

SOLOSKOY.COM, SOLO - Di tengah keprihatinan bangsa Indonesia yang tengah menarik tuas rem PPPM Darurat guna menekan laju penyebaran COVID19, media digital  masih terus dibanjiri dengan berbagai hoaks dan hasutan yang meresahkan.

Dalam siaran pers yang dikirim ke SoloSkoy.com, Kamis (22/07/2021), menurut Masyarakat  Anit-Fitnah Indonesia (Mafindo) situs TurnBackHoax.ID mencatat 1.069 hoaks COVID-19 sejak Januari 2020 hingga Juli 2021.

Sebagian di antara ribuan hoaks itu mengandung narasi yang membahayakan masyarakat dan merusak upaya penanganan pandemi, termasuk yang disebarkan oleh dr Lois yang saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Polri.

Sangat mendesak inisiatif bersama supaya masyarakat tidak mudah menjadi korban hoaks pandemi, tidak cukup dengan klarifikasi secara digital, edukasi dan sosialisasi di dunia nyata sangat penting untuk dilakukan.

Pemerintah, platform dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk menekan peredaran hoaks.

Sangat Massif Menyebar

Hoaks yang menyebut rumah sakit meng-COVID-kan pasien, dan pasien meninggal karena keracunan interaksi obat yang diresepkan dokter, sangat massif menyebar di masyarakat, membuat orang yang sakit baik COVID19 maupun bukan, takut untuk pergi ke rumah sakit dan bertemu dokter.

Tercatat beberapa kasus warga meninggal yang terlambat ditangani rumah sakit, akibat termakan hoaks tersebut, sehingga enggan untuk bergegas ke rumah sakit.

Hal ini juga mungkin terjadi kepada sebagian warga yang meninggal ketika isolasi mandiri di rumahnya.

Hoaks ambulans kosong yang berputar-putar sekeliling kota untuk menakut-nakuti warga, dipercaya sebagian orang sehingga terjadi beberapa insiden perusakan ambulans, tercatat pelemparan batu dan kaca pecah di Jogjakarta dan Solo pada minggu kedua Juli 2021.

Sangat Meresahkan

Hal ini sangat meresahkan para petugas ambulans yang masih harus tetap bekerja di tengah tekanan tinggi akibat antrean pasien atau jenazah yang membutuhkan ambulans.

Karena itulah, Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo, menyatakan bahwa PPKM Darurat  harus disertai dengan upaya serius untuk menekan lajur penyebaran hoaks pandemik.

“Karena hoaks ini masih berperan dalam abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan, penolakan terhadap vaksin, hingga meninggalnya warga karena salah mengambil keputusan dalam situasi genting,” tegasnya.

Septiaji melanjutkan, diproses hukumnya dr Lois, tidak serta merta akan mengurangi laju peredaran hoaks, karena polarisasi antara kubu rasional dan kubu denial sudah terlanjur menguat.

“Kubu denial ini sangat aktif di media sosial, salah satunya group di Facebook 'Akhiri Plandemic' beranggotakan 13 ribu anggota, dan setiap harinya berseliweran konten yang mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai COVID19 dan upaya penanganan pandemi yang sedang dilakukan,” ucapnya.

Ditokohkan

Menurut Septiaji, kalaupun dr Lois berhenti menyebarkan hoaks, maka akan ada orang lain yang kemudian ditokohkan oleh kelompok denial ini.

Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok juga perlu lebih responsif untuk menyisir konten hoaks yang dilaporkan masyarakat, khususnya konten hoaks yang sudah diklarifikasi oleh ekosistem periksa fakta di Indonesia,” ujarnya.

Platform perlu memanfaatkan database hoaks yang terbangun untuk secara otomatis memperingatkan pengguna jika mengunggah konten hoaks yang serupa. Akun-akun yang berulang kali sengaja menyebarkan hoaks COVID19 yang meresahkan perlu dikeluarkan dari platform,” sambung Septiaji.

Ketimpangan Besar

Ketimpangan antara jumlah hoaks yang beredar dengan klarifikasi yang sampai ke masyarakat masih menjadi masalah besar.

Meskipun media massa, lembaga periksa fakta, dan pemerintah sudah berusaha melakukan upaya periksa fakta, namun masih lebih banyak masyarakat yang terpapar hoaks dan tidak semuanya bisa mengetahui klarifikasinya.

Eko Juniarto, Presidium Mafindo Bidang Periksa Fakta, menjelaskan, dari analisisnya terhadap sejumlah artikel periksa fakta yang dipublikasikan, sebuah hoaks bisa sepuluh kali lipat lebih banyak disebarkan ketimbang klarifikasinya.

“Ini menjadi persoalan serius, karena banyak masyarakat yang lebih mudah mengakses konten hoaks, tetapi tidak banyak yang membaca klarifikasinya. Ketimpangan informasi ini yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang lebih percaya kepada hoaks daripada informasi faktual  yang dikeluarkan oleh otoritas maupun pakar kesehatan,” katanya.

Perlu Rutin Dilakukan

Upaya mendekatkan masyarakat dengan klarifikasi atas hoaks yang beredar perlu dilakukan dengan secara rutin mengupdate para tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait isu terkini, sehingga mereka bisa ikut membantu meluruskan informasi di komunitasnya.

Demikian juga kantor desa, kelurahan, kecamatan, puskesmas, rumah sakit, perlu secara berkala memajang poster yang berisi klarifikasi atas isu hoaks terkini yang dinilai paling meresahkan masyarakat.

Pemerintah bisa menggerakkan institusi yang memiliki jejaring struktural ke daerah untuk membantu menjernihkan informasi, merangkap perpanjangan telinga untuk mendengarkan keresahan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri bisa mengirim radiogram berkala kepada pemerintah daerah sehingga aparat desa dan kecamatan sigap menyikapi hoaks di lapangan.

Kementerian Agama bisa mengerahkan penyuluh agama yang ada sampai level kecamatan untuk ikut memberikan klarifikasi atas informasi bohong.

Jejaring Binmas

Demikian juga Kepolisian Republik Indonesia bisa menggerakan jejaring Binmas.

“Tidak cukup dengan menyebarkan narasi secara digital, kita butuh upaya lebih untuk meyakinkan orang supaya tidak termakan hoaks secara spesifik, tidak bisa lagi dengan ajakan yang sifatnya umum,” kata Eko.

“Orang umumnya sudah paham kalau hoaks itu sesuatu yang buruk, tetapi yang paling penting adalah orang harus tahu bahwa issue rumah sakit meng-COVID-kan pasien, vaksin membahayakan, ambulans kosong menakuti warga, itu adalah hoaks yang harus dilawan bersama,” sambung Eko. (jun)


Share:

Kamis, 22 Juli 2021

Disnaker Surakarta Undang Michelle Kuhnle dan Persis Solo untuk Lakukan Mediasi Lagi Jumat (23/07/2021) Besok

 

Mantan Humas Persis Solo, Michelle Kuhnle (kanan), bersama kuasa hukumnya, Dr Muhammad Taufiq SH MH.

SOLOSKOY.COM, SOLO - Konflik yang terjadi antara mantan Humas Persis Solo, Michelle Kuhnle, dengan PT Persis Solo Saestu (Persis Solo) tak juga kunjung menemui titik penyelesaian.

Setelah beberapa kali tahap perundingan Bipartit antara Michelle Kuhnle dengan Persis, belum terjadi titik kesepakatan antara kedua belah pihak.

Perundingan terakhir berlangsung Jumat (09/07/2021).

Adapun Michelle Kuhnle berkonflik dengan Persis setelah dia merasa di-PHK secara sepihak.

“Kami akan adakan pertemuan lagi Jumat (23/07/2021) besok pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Surakarta dengan PT Persis Solo Saestu,” kata Dr Muhammad Taufiq SH MH, kuasa hukum Michelle Kuhnle, kepada SoloSkoy.com, Kamis (22/07/2021).

Tindak Lanjut

Taufiq menjelaskan, dalam pertemuan perundingan terakhir  pada Jumat (09/07/2021) Persis Solo menyatakan bahwa mereka hanya melakukan tindak lanjut atas surat pengunduran diri Michelle yang dikirimkan ke Manajemen Persis satu bulan sebelum ia menandatangani kontrak baru.

Manajemen Persis berpijak pada surat pengunduran diri Michelle, dan menganggap kontrak yang ditandatangani Michelle tersebut tidak valid karena tidak terdiri dari dua rangkap melainkan hanya satu rangkap.

“Tidak peduli tentang substansi maupun penyusun kontrak, selama ada tanda tangan dari pihak Manajemen Persis maka yang bertanda tangan harus bertanggung jawab terhadap substansi kontrak tersebut,” tegasnya.

Tak Ada Surat Peringatan

Dalam pertemuan perundingan tersebut, ujar Taufiq, diketahui tidak ada Surat Peringatan atau surat yang menyatakan bahwa Michelle akan dipecat dari Persis Solo sebelum PHK dilakukan, tidak ada pula surat PHK resmi mengenai pemecatan Michelle.

"Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan Michelle mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Persis terbukti secara faktual," katanya.

Ia menyebtukan, hasil dari pertemuan perundingan Bipartit antara Michelle Kuhnle dengan Persis Solo pada Jumat, 09 Juli 2021, tersebut berakhir deadlock.

“Tentu saja hal tersebut adalah hal yang tidak diinginkan oleh pihak Michelle maupun kami sebagai Kuasa Hukumnya di mana Michelle sebagai pihak pekerja hanya ingin menuntut haknya,” ujar Taufiq.

Surat Pengaduan

Didasarkan hasil perundingan Bipartit yang gagal tersebut, Kuasa Hukum Michelle kembali melayangkan surat pengaduan Persis Solo ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Surakarta pada Senin (12/07/2021).

Dengan dilayangkan surat pengaduan tersebut, Disnaker Kota Surakarta akhirnya mengirimkan surat jawaban dan memberikan ruang untuk kedua belah pihak, yakni Michelle Kuhnle dan PT Persis Solo Saestu, untuk melakukan mediasi.

Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Juncto Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, maka Dinas Ketanagakerjaan Kota Surakarta kembali menyelenggarakan pertemuan untuk Michelle Kuhnle selaku pekerja agar dapat melakukan Mediasi dengan P. Persis Solo Saestu.

Diketahui, undangan Mediasi oleh Disnaker Kota Surakarta tersebut akan dilaksanakan, pada Jumat (23/07/2021) pukul 09.00 besok, di Dinas Ketenagakerjaan Kota Surakarta dengan menghadirkan pihak yang berselisih yakni Michelle Kuhnle dan PT Persis Solo Saestu. (jun)

Share:

Sebut PPKM Darurat Sengsarakan Rakyat, AABRI Kirim Surat Keberatan ke Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka

 

Ketua Presidium Aliansi Advokat Pribumi Peduli NKRI (AABRI), Dr Muhammad Taufiq SH MH.

SOLOSKOY.COM, SOLO - Aliansi Advokat Pribumi Peduli NKRI (AABRI) mengirim surat keberatan kepada Wali Kota Surakarta,  berkaitan dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surakarta Nomor 067/2189.

SE Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta, di mana di sana dicantumkan pasal- pasal baik KUHP maupun UU Karantina kesehatan.

Menurut Dr Muhammad Taufiq SH MH selaku Ketua Presidium AABRI, surat dikirimkan pada Senin (19/07/2021) lalu.

Taufiq menegaskan, cara bernegara sebagaimana tercermin dalam SE Wali Kota Solo itu tidak benar dan bertentangan dengan isi Pembukaan UUD NRI 1945, di mana negara menjamin kesejahteraaan warga masyarakat.

“Sementara itu, poin-poin yang diatur dalam PPKM tidak memuat adanya hak warga negara terkait karantina kesehatan, sedangkan undang-undang mengamanahkan di dalam Pasal 7 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan,” katanya kepada SoloSkoy.com, Kamis (22/7/2021).

Mempunyai Hak

Begitu pula dalam Pasal 8, menurut Taufiq, setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

“Kemudian Pasal 55 menyebutkan bahwa selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat,” katanya.

“Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait,” ujar Taufiq menambahkan.

Tidak Dicantumkan

Ia menegaskan, berdasarkan pasal tersebut, mengenai kebutuhan sehari-hari termasuk pula makanan ternak, tidak dicantumkan dalam SE Wali Kota Surakarta.

“Oleh karena itu, Aliansi Advokat Pribumi Peduli NKRI meminta SE itu dibatalkan dikarenakan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, mengakibatkan ribuan orang berpotensi kehilangan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran serta timbul kelaparan,” katanya.

Menurut Taufiq, upaya administrasi ditempuh AABRI sebagai gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. (jun)

Share:

PPKM Darurat Diperpanjang, Tokoh Masyarakat Solo Tri Joko Santoso Bagikan 2 Ton Beras, 10 Ribu Masker dan 15 Ribu Makanan Siap Saji

 

Tokoh masyarakat Solo, Tri Joko Santoso (kiri), secara simbolik menyerahkan bantuan di Kantor PCNU Solo, Kamis (22/07/2021).

SOLOSKOY.COM, SOLO - Jadwal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang pemerintah, tokoh masyarakat Solo, Jateng, Tri Joko Santoso, bergerak membantu warga terdampak PPKM Darurat dan pandemi Covid-19.

Kamis (22/07/2021), ia membagikan dua ton beras dan 15 ribu paket makanan siap saji selama sebulan penuh.

Tri Joko Santoso, yang dikenal pula sebagai pegiat sosial,  juga memberikan 10 ribu masker untuk masyarakat agar dipakai menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini.

Bantuan beras sebanyak dua ton tersebut disalurkan  melalui dua pihak yaitu satu ton melalui ormas Islam Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Solo, dan satu ton melalui elemen masyarakat Yayasan Mega Bintang Solo.

Demikian pula 10 ribu masker pun dibagikan lewat PCNU Solo dan Yayasan Mega Bintang.

Sangat Bermanfaat

Di Kantor PCNU di Jl Honggowongso, Jayengan, Kecamatan Serengan, Solo, satu ton beras dan 5.000 masker diterima oleh Ketua PCNU Solo, Mashuri,  Kamis (22/07/2021) pukul 10.00 WIB.

“Kami mewakili PCNU Solo mengucapkan terimakasih kepada Bapak Tri, yang telah mempercayakan PCNU untuk menyalurkan bantuan ini ke masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini akan sangat bermanfaat dan menjadi ladang amal untuk Pak Tri,” ungkap Mashuri.

Adapun selain bantuan satu ton beras dan 5.000 masker, Tri Joko Santoso juga memberikan bantuan 15.000 paket makanan siap saji yang akan dibagikan selama satu bulan penuh di lima kecamatan di kota Solo.

"Setiap hari makanan akan dibagikan di lima kecamatan, yakni Kecamatan Banjarsari, Laweyan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Kecamatan Serengan. Masing-masing kecamatan 100 bungkus setiap hari selama sebulan penuh," kata Tri Joko.

Bantuan makanan siap saji tersebut akan disalurkan melalui Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, yang akan dikelola lewat Barisan Ansor Serba Guna (Banser) NU Solo.

Sangat Bangga

Menurut ketua PC GP Ansor Solo, H Arif Syarifudin, GP Ansor Solo sangat bangga kepada Tri Joko Santoso, yang dengan ikhlas membantu masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan bantuan.

"Kami sangat bangga kepada Pak Tri, sifat kepeduliannya pada masyarakat kecil patut diacungi jempol. Terlebih Pak Tri juga merupakan anggota kehormatan GP Ansor dan Banser, sehingga apa yang dilakukannya bisa menjadi teladan," ujar Arif.

Adapun pendistribusiannya nanti, menurut Arif, akan dimulai Senin (26/07/2021) dengan mendirikan posko posko bantuan di tiap-tiap Kecamatan. Siapapun yang membutuhkan makanan, dipersilakan mengambil.

Diberitakan sebelumnya, selain ke pihak PCNU Solo, Tri Joko memberikan bantuan satu ton beras dan 5.000 masker kepada Yayasan Mega Bintang Solo.

Bantuan itu diserahkan Joko di Gedung Umat Islam di Kartopuran Solo, dan akan  disalurkan Mega Bintang kepada masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Diterima Mudrick

Bantuan diterima oleh Mudrick SM Sangidu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mega Bintang, yang didampingi oleh Prijatno dan Dono Raharja pegiat Mega Bintang.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Mega Bintang,  Mudrick Setiawan M Sangidu (dua dari kanan), memberikan Piagam Penghargaan kepada Tri Joko atas partisipasinya dalam kegiatan sosial Mega Bintang. 

Adapun di Yayasan LBH Mega Bintang, Tri Joko Santoso juga tercatat sebagai Penasihat Yayasan dan juga menjadi salah satu pendiri Mega Bintang Law Firm 1997 bersama Mudrick Sangidu dan Prijatno.

Dalam sambutan singkatnya, Mudrick menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tri Joko Santoso yang telah mempercayai Mega Bintang untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

"Ini adalah bantuan yang ketiga kalinya yang diberikan oleh Pak Tri Joko kepada masyarakat melalui Mega Bintang," paparnya.

“Kami sangat mengapresiasi sifat kedermawanan Pak Tri, yang sangat memperhatikan wong cilik. Semoga yang dilakukan dapat diikuti pengusaha pengusaha lain di Kota Solo,” ujar Mudrick menambahkan.

Setelah menerima bantuan dari Tri Joko, Mega Bintang memberikan piagam penghargaan karena Tri Joko dinilai sangat berjasa dalam kegiatan sosial Mega Bintang.

Membantu Sedikit

Sementara saat ditanya awak media mengenai bantuan yang ia berikan, Tri Joko Santoso menyampaikan permohonan maaf karena hanya dapat membantu sedikit.

Meski demikian, Tri Joko berharap yang sedikit ini dapat meringankan kesulitan masyarakat di masa pandemi.

“Di masa pandemi seperti saat ini sudah pasti semuanya mengalami situasi sulit sehingga kita harus bergandengan tangan dan bangkit dengan saling membantu dan gotong royong," ucap Tri Joko.

Ia sengaja menyalurkan bantuan melalui ormas dan elemen masyarakat, karena tidak dapat memberikannya secara langsung ke masyarakat.

“Saya tidak mampu jika menyerahkan langsung kemasyarakat karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka dari itu saya salurkan melalui ormas dan elemen masyarakat. Supaya bisa lebih merata dan lebih tepat sasaran," katanya.

Di masa pandemi ini Tri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berdoa memohon kepada Tuhan agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid 19. (jun)

Share:

Tri Joko Santoso Bantu Masyarakat Terdampak PPKM Darurat Melalui Yayasan Mega Bintang

 Ketua Dewan Pembina Yayasan Mega Bintang, Mudrick Setiawan M Sangidu (dua dari kanan), memberikan Piagam Penghargaan kepada Tri Joko atas partisipasinya dalam kegiatan sosial Mega Bintang.

SOLOSKOY.COM, SOLO - Yayasan Mega Bintang di Solo, Jateng, menerima bantuan berupa satu ton beras dan 5.000 masker dari pengusaha dan tokoh masyarakat Solo, Tri Joko Santoso.

Bantuan itu diserahkan Joko di Gedung Umat Islam di Kartopuran Solo, Kamis (22/07/2020), dan akan  disalurkan Mega Bintang kepada masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Bantuan diterima oleh Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mega Bintang, yang didampingi pegiat Mega Bintang, Prijatno dan Dono Raharja.

Dalam sambutan singkatnya, Mudrick menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tri Joko Santoso yang telah mempercayai Mega Bintang untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak PPKM Darurat.

"Beliau ini, Pak Tri Joko Santoso, adalah salah satu Dewan Penasehat Mega Bintang, " papar Mudrick di depan wartawan yang meliput penyerahan bantuan secara simbolik di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, Kamis (22/07/2021).

Bantuan Ketiga

“Ini adalah bantuan yang ketiga kalinya yang diberikan oleh Pak Tri Joko kepada masyarakat melalui Mega Bintang,” katanya.

Mudrick berharap masyarakat yang berkemampuan bisa  bisa mencontoh yang telah dilakukan oleh Tri Joko, yakni turut peduli kepada wong cilik.

 "Apalagi dengan PPKM Darurat yang  dilakukan oleh Pemerintah, ini sangat berdampak pada kehidupan wong cilik,” ujarnya.

Stabilitas di Masyarakat

Mudrick menyampaikan peribahasa Jawa pager mangkok luwih kuwat tinimbang pager tembok, yang artinya apabila kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, maka akan tercipta kondusifitas dan stabilitas di masyarakat.

“Saya mengetuk para dermawan untuk ikut serta peduli pada kehidupan wong cilik," sambung Mudrick.

Dalam kesempatan tersebut, Mudrick mewakili dan atas nama Keluarga Besar Mega Bintang menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Tri Joko dengan memberikan Piagam Penghargaan kepada Tri Joko atas partisipasinya dalam kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Mega Bintang. (jun)

Share:

Hotel Solia Zigna Kampung Batik Laweyan Solo Raih Customer Review Award dari Agoda

 

Solia Ligna Kampung Batik di Jl Dr Rajiman 525 Laweyan Solo Telepon  0271 – 7470000 dan HP/WA 085642121443.

SOLOSKOY.COM, SOLO -  Hotel Solia Zigna Kampung Batik Laweyan Solo baru saja terpilih sebagai salah satu properti yang berhasil mendapatkan penghargaan bertajuk 2021 Customer Review Agoda Award.

“Penghargaan tersebut didapat dari Agoda yang merupakan salah satu portal agen perjalanan atau akomodasi daring ternama dengan cakupan global,” kata Public Relations Solia Zigna, Yasodhara Cakasana (Dhara), kepada redaksi SoloSkoy.com, Kamis (22/07/2021).

Solia Zigna memperoleh skor  9.4 (dari 10) dari Agoda. 

Menurut Dhara, penghargaan ini merupakan penghargaan pertama yang diraih oleh Solia Zigna sejak beroperasi pada 10 Oktober 2020.

Dhara menyebutkan, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan selama beberapa waktu terakhir, Solia Zigna mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Performa Luar Biasa

“Penghargaan ini menunjukkan performa luar biasa dari Solia Zigna dari berbagai aspek,” katanya menegaskan.

“Terbukti, hotel kami yang berada di bilangan Laweyan ini mendapat skor 9.4 dari 10, yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan,” ujar Dhara.

Dhara menjelaskan, penilaian Customer Review Agoda Award dikalkulasi berdasarkan nilai dan ulasan positif dari tamu yang menginap di Solia Zigna yang menggunakan aplikasi atau website Agoda sebagai media reservasi.

“Ulasan tamu bersifat informatif yang dapat berupa tingkat kenyamanan, fasilitas, pelayanan, kebersihan, lokasi, dan kualitas berbanding harga,” katanya.

Menurut Dhara, nilai dan ulasan tersebut dapat membantu wisatawan lain saat memesan hotel sebagai referensi tempat penginapan selanjutnya. (jun)

Share:

Rabu, 21 Juli 2021

Opini Anas Syahirul : “Dho Manuto, Dho Menengo”

Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul

Oleh : Anas Syahirul, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta

MASIH ingat ungkapan “Dho Manuto” yang didengungkan FX Hadi Rudyatmo saat memimpin perlawanan terhadap penyebaran Covid-19 di Kota Solo saat dia menjadi wali Kota kala itu? 

Rudy –sapaan akrabnya-- memang pusing ketika angka paparan Covid-19 di Solo saat itu terus saja meningkat padahal sejumlah kebijakan sudah dilakukan terutama seringnya sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan. 

Sampai akhirnya, keluarlah taklimat dari dirinya dengan ekspresi meninggi agar warga “Dho Manuto” kalau tidak mau terkena  virus corona dan ingin angka pasien covid di Solo turun. 

Secara harfiah Dho Manuto bisa dimaknai “Patuhlah”. 

Dho Manuto” pun menjadi slogan yang ampuh untuk mengkampanyekan langkah-langkah preventif di kalangan masyarakat. 

Selain didengungkan di manapun, Rudy juga membuat peraga kampanyenya misalnya dengan masker, poster, spanduk, dan lainnya. Semua menggunakan taglineDho Manuto”. 

Rudy pun membuat kepanjangan dari tagline Dho Manuto : Dumadakan Ono Memolo Anyar Nunggul Tanpo Ono Obate, artinya mendadak ada penyakit muncul yang belum ada obatnya yakni Covid-19. 

Mengubah Perilaku

Tagline inilah yang kemudian menjadi medium Rudy dan jajarannya kala itu untuk mengubah perilaku masyarakat agar patuh terhadap upaya-upaya pencegahan (preventif) penularan covid dan menaati (manut) terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat pemerintah. Mulai dari KLB Solo, PPKM Mikro dan lainnya. 

Dho Manuto pun terbukti cukup ampuh untuk menurunkan penularan Covid-19 di Solo kala itu. 

Saya hanya mencontohkan saja, bahwa tugas berat kita dalam melakukan perlawanan terhadap Covid-19 adalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat untuk memiliki kesadaran yang tinggi agar patuh terhadap upaya-upaya pencegahan Covid-19 terutama menjalankan protokol kesehatan. 

Serta patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya percepatan penanganan kasus pandemi ini. 

PPKM Darurat Diperpanjang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengambil kebijakan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari 20 Juli 2021 hingga 26 Juli 2021 mendatang. Setelah itu baru akan ada kelonggaran-kelonggaran. 

Itu pun dengan sejumlah catatan-catatan terutama jika angka covid-19 menurun sesuai target. 

Saat mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat itu, tak bisa dipungkiri adanya kekhawatiran dari Presiden jika covid masih akan berkepanjangan. 

Sehingga tenggat 26 Juli untuk pelonggaran pun masih harus bersyarat yakni sepanjang terjadi penurunan penyebaran covid secara signifikan. 

Target pemerintah, sehari 10 ribu kasus covid. 

Ketika Jokowi mengumumkan perpanjangan kemarin, angka kasusnya masih tinggi yakni 38.325 kasus hari itu. Apalagi harus diakui, target PPKM Darurat belum membuahkan hasil optimal atau kalau bisa dibilang gagal. 

Awalnya, PPKM Darurat yang diberlakukan mulai 3-20 Juli 2021 memiliki sejumlah target yang dicanangkan. 

Target Tak Tercapai  

Enam target penanganan Covid-19 selama 18 hari pelaksanaan PPKM Darurat gagal tercapai. 

Mengutip Tempo (20/7/2021) di hari akhir pelaksanaan PPKM Darurat, tercatat keenam inidikator ini adalah pengetesan, pelacakan, penurunan mobilitas, vaksinasi Covid-19, angka positivitas atau positivity rate, dan target menekan laju penularan. 

Dalam pengetesan, misalnya, pemerintah menargetkan 324 ribu per hari di Jawa dan Bali.  Realisasinya, pemerintah hanya mampu mencapai 127 ribu per hari, dan itu pun angka total nasional.

Target vaksinasi sebanyak 1 juta per hari, faktanya hanya dapat dipenuhi 546 ribu per hari. 

Target menekan laju kenaikan penularan hingga 10 ribu kasus per hari, juga masih jauh. 

Sementara, angka kasus harian sebanyak 38.325 saat diumumkan perpanjangan PPKM Darurat. 

Begitu pula dengan pelacakan, target 15 orang per satu kasus positif atau 300 ribu kontak tapi realisasi masih 250 ribu kontak. 

Target positivity rate 10 persen, realisasinya masih 25 persen. 

Target penurunan mobilitas 30 persen, namun yang tercapai masih 20 persen.

Maka wajar jika Jokowi sangat berharap partisipasi masyarakat untuk menangani bersama-sama kasus covid ini. 

Tanpa partisipasi masyarakat maka akan makin sulit untuk menekan kasusnya, meskipun PPKM akan diperpanjang sampai kapanpun. 

“Saya minta semuanya bisa kerja sama bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus akan turun dan tekanan pada rumah sakit juga menurun. Untuk itu kita harus meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar,” ucap Jokowi saat mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat. 

Faktor Menentukan

Kepatuhan masyarakat ini memang jadi faktor menentukan untuk mengatasi penyebaran covid, terutama menjalani protokol kesehatan. 

Ajakan Dho Manuto sepertinya harus digembar-gemborkan dan digelorakan agar masyarakat makin sadar, makin patuh, makin punya empati. 

Namun, pemerintah juga harus punya konsekuensi yakni dengan memenuhi kebutuhan rakyat, khususnya yakni kebutuhan dasar saat ini : makan dan obat.  

Bantuan sosial segera didistribusikan, meski sudah terbilang telat. Biar bisa membeli sembako. Karena terbukti di masyarakat masih banyak yang belum terakses dengan bantuan itu. 

Obat juga harus dibantu kemudahannya. Banyak pasien isolasi mandiri mengeluhkan susahnya mencari obat, mahal dan membuat mereka bingung. Termasuk bantuan kepada pekerja informal yang kena dampak PPKM darurat, yang jumlahnya menurut BPS ada 70 juta. 

Daripada aparatur sibuk dengan penyekatan jalan mending diberdayakan mengatasi problem-problem riil yang dialami warga mulai dari distribusi obat, pengadaan donor plasma konvalesen, testing/pelacakan pasien, optimalisasi vaksinasi, posko-posko penanganan lapangan seperti relawan isolasi mandiri, pengadaan dan distribusi oksigen dan lainnya. Yang semuanya lebih urgen. 

Sehingga angka kematian pasien isolasi mandiri di rumah makin bisa ditekan dan tidak terjadi. 

Saya punya pengalaman sendiri bagaimana susahnya mencarikan obat, oksigen, kamar rumah sakit, plasma sampai nyari ambulans dan relawan pun tidak gampang. Bahkan sampai tukang penggali kubur dan pembuat peti mati pun harus antre berlama-lama.  

Faktor “Dho Menengo”

Hal lain yang juga amat penting diperhatikan adalah faktor “Dho Menengo”. Dalam bahasa Indonesia artinya “Diamlah”.

Ini untuk mengkritisi perilaku sejumlah pejabat dari pemerintah pusat hingga daerah yang seringkali omongannya tak terkendali yang membikin masyarakat bingung, susah dipahami, kadang saling bertentangan hingga bikin geram masyarakat. 

Yang paling dirasakan dan ramai dibicarakan di media (mainstream maupun media sosial) adalah ucapan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan sendiri, selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali. 

Baru beberapa hari memimpin PPKM Darurat dia sudah bikin komentar kontroversial mulai soal masuknya tenaga kerja asing, penurunan angka covid, ancaman agar tidak semua sembarangan ngomong covid dan puncaknya adalah soal omongan dia kalau penanganan Covid-19 sudah terkendali. 

Luhut bahkan agak kasar ngomong soal itu, sampai bilang mau ditunjukkan ke mukanya orang yang mengkritisi tidak terkendali. 

“Jadi yang bicara tidak terkendali itu, bisa datang ke saya, nanti saya tunjukkin ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin, 12 Juli 2021 saat itu. 

Bikin Geram

Ucapan Luhut yang kasar ini bikin geram masyarakat dan langsung ramai ditanggapi viral di mana-mana oleh semua pihak, terutama para tenaga kesehatan (nakes) yang mengalami bagaimana susahnya mengelola kondisi di lapangan. Termasuk keluarga pasien, relawan, warga masyarakat dan lainnya. 

Luhut ngomong begitu bisa dimaklumi karena dia hanya menerima laporan dan tidak pernah ke lapangan langsung. 

Dia tidak tahu bagaimana susahnya mencari kamar, mengatur ketersediaan oksigen, harga obat yang mahal sampai beratus kali lipat, susahnya mencari ambulans untuk mengangkut pasien, mencarikan relawan hingga cari peti mati saja harus pesan dulu dan problematika teknis lainnya di lapangan, secara mikro.  

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) pun menyanggah omongan Luhut tersebut. Apalagi dia adalah komandan dan penanggung jawab PPKM Darurat yang seharusnya omongannya bisa menenteramkan semua pihak yang lagi kesusahan. 

Wakil Ketua Umum IDI, Slamet Budiarto, menyatakan pandemi virus corona di Indonesia belum terkendali hingga saat ini, untuk menyatakan penanganan Covid-19 secara makro. 

Darurat Militer

Belum selesai, gantian Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Muhadjir Effendy yang menyebut kondisi pandemi di Indonesia sudah Darurat Militer. 

“Kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi, kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah, kalau sekarang ini sudah darurat militer." kata Muhadjir di Jogjakarta, Jumat (16/9/2021).

Hal itu berbeda dengan omongan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang menyebut bahwa kondisi Indonesia yang benar adalah Darurat Kesehatan. Pernyataan keluar dari Deputi V KSP, Jaleswari Pramodawardhani menegaskan saat ini Indonesia berada dalam darurat kesehatan.

Hal itu tentu membuat bingung rakyat. Mereka masih bingung mencerna maksudnya apa Darurat Militer saat covid, sudah ditambah kebingungan komentar yang berbeda dengan pejabat lain Istana. 

Muhadjir juga mendahului keputusan Presiden dengan menyatakan PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Kegaduhan di masyarakat pun terjadi, sementara belum ada keputusan resmi dari istana. Bahkan Jokowi pun belum berani menyampaikan dan justru menyatakan bahwa soal perpanjangan PPKMDarurat harus diputuska sangat hati-hati. 

Itu hanya sekelumit pernyataan-pernyataan dari para pengelola negara saat menangani Covid. Belum lagi pernyataan kontroversi menteri lain termasuk Menteri BUMN soal vaksin berbayar yang akhirnya dibatalkan Presiden hingga komentar pejabat di daerah yang juga sering sulit dipahami. 

Untuk itulah daripada para pejabat yang dianut rakyat itu ngomong ngalor-ngidul yang kadang membingungkan dan bikin geram rakyat, sebaiknya mulai sekarang menghindari pernyataan-pernyataan yang tidak produktif dan bahkan membikin krontroversial.

Lebih Baik Diam

Jika mereka sendiri tidak yakin dengan yang diomongkan, maka lebih baik dia diam dan fokus dengan aksi-aksi yang lebih nyata untuk penanganan Covid-19. 

Mulai sekarang para pejabat “Dho Menengo” jika pernyataannya malah membikin kontroversi dan membingungkan rakyat. Sampaikan pernyataan yang memahamkan rakyat, menjernihkan, mengayomi, membangkitkan dan bukan yang membingungkan dan kontroversial.

Maka saya sepakat dengan lontaran seorang dokter di salah satu rumah sakit di Solo yang juga sahabat saya agar pesan Dho Manuto dan Dho Menengo ini penting disampaikan. Sehingga penanganan covid-19 termasuk perpanjangan PPKM Darurat membuahkan hasil yang optimal dan sukses. 

Mari rakyat “Dho Manuto”, pejabat “Dho Menengo”..... (*)


Share:

Selasa, 20 Juli 2021

Presidium KAMI Lintas Provinsi : Tak Ada Dasar Hukum Pelibatan BIN dalam Program Vaksinasi Covid-19

 


SOLOSOY.COM, SOLO - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi merespons kabar petugas Badan Intelijen Negara (BIN) atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan vaksinasi Covid-19 secara door to door.

Menurut mereka, BIN secara kelembagaan dalam program vaksinasi itu melewati ruang lingkup tugas BIN, karena BIN selalu melaksanakan tugas secara tertutup.

“Bahwa BIN adalah Badan Intelijen Negara bukan lembaga kemasyarakatan atau aparat yang biasa melakukan kegiatan terbuka untuk dikenal masyarakat, bukan pula badan penanggulangan bencana,” demikian siaran pers KAMI Lintas Provinsi, Selasa (20/7/2021).

Siaran pers itu Presidium KAMI Jawa Timur, Daniel M Rasyid; Presidiun KAMI Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu; Presidium KAMI DIY, Sukri Fadloli; Presidium KAMI Jawa Barat, Syafril Sofyan; Presidium AP KAMI Daerah Khusus Ibukota ( DKI ) Jakarta, dan Djuju Purwantoro.

Kemudian  Presidium KAMI Banten, Abuya Siddiq Waluyo; Presidium KAMI Sumatera Utara, Zulbadri; Presidium KAMI Riau, Muhammad Herwan; Presidium KAMI Kalimantan Barat, Mulyadi; dan Presidium KAMI Sulawesi Selatan,  Heralz Geeham.

Lengkap

Di bawah ini siaran pers lengkap mereka :

Pasal 6 ayat 1, UU No17 Tahun 2011 menyatakan bahwa intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Selanjutnya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 90 thn 2012 tentang  Kedudukan, Fungsi, Tugas , dan Wewenang - Badan Intelijen Negara, di pasal 1 sampai pasal 3 dan pasal lainnya tidak ditemukan dasar hukum pelibatan BIN dalam program vaksinasi.

Bahwa, Perintah Presiden Jokowi  agar penyebaran anggota BIN untuk melakukan vaksin dari rumah ke rumah di 14 provinsi, tidak punya landasan hukum dan bertentangan  dengan  UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, jelasnya melanggar UU. Sektor terdepan untuk kegiatan vaksinasi adalah Kemenkes bukan BIN.

Kekacauan penanganan pandemi Covid 19 di bawah pemerintahan Jokowi termasuk Koordinator penanganan pandemi Jawa Bali adalah Menko Kemaritiman juga melanggar UU Kekarantinaan Wilayah.

Harus Dihentikan

Atas dasar pemikiran di atas KAMI Lintas Provinsi berpendapat :

1. Vaksinasi dengan mengerahkan anggota BIN  atas perintah Presiden melanggar UU dan tidak tepat, untuk itu harus dihentikan, jangan sampai Presiden seenaknya melanggar UU dan mengacaukan tata laksana ke negaraan.

2. Kedudukan, Fungsi, Tugas , Dan Wewenang BIN sesuai UU No.17/ 2011 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 90 thn 2112 sudah sangat jelas tidak perlu dibiaskan lagi, sehingga membuat lembaga Negara tersebut kehilangan wibawa.

3. BIN secara kelembagaan dalam program vaksinasi itu sudah melewati ruang lingkup tugas BIN. Tugas BIN itu selalu melaksanakan tugas secara tertutup.

4. Kembalikan tugas vaksinasi nasional ke Pemerintah Daerah plus BKO dari aparat TNI dan Polri seperti yang sudah dilakukan saat ini.Terlebih satuan TNI dan Polri juga memiliki dokter dan nakes yang tersebar sampai bawah. (jun)


Share:

Senin, 19 Juli 2021

Hotel Solia Zigna Solo Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Al Khirmani Laweyan

 

Gusti Muchlis, General Manager Solia Zigna (kanan), menyerahkan hewan kurban ke Masjid Al Khirmani di Laweyan, Solo.

SOLOSKOY.COM, SOLO - Hotel Solia Zigna Kampung Batik Laweyan Solo ikut merayakan Hari Raya Iduladha yang tahun ini jatuh pada Selasa (20/07/2021).

“Iduladha tahun ini diwarnai dengan penyerahan hewan kurban berupa dua ekor kambing oleh Solia Zigna Kampung Batik,” kata Public Relations Solia Zigna Kampung Batik, Yasodhara Cakasana, kepada SoloSkoy.com, Senin (19/07/2021).

“Hewan kurban tersebut diberikan pada hari Senin ini ke salah satu masjid yang berada di Laweyan, yaitu Masjid Al Khirmani,” ujar Dhara, panggilan akrab Yasodhara.

Hewan-hewan kurban di Masjid Al Khirmani Laweyan, Solo.

Dhara menyebutkan, Iduladha identik dengan peristiwa penyembelihan hewan kurban yang dapat berupa sapi, kambing, unta, atau domba. 

“Penyembelihan hewan kurban saat Hari Raya Iduladha pada hakekatnya adalah untuk mengenang kembali suatu peristiwa iman yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail,” ucapnya.

Rasa Kepedulian

Adapun penyerahan dua hewan kurban ke pihak Masjid Al Khirmani dilakukan Gusti Muchlis selaku General Manager Solia Zigna, dan diterima Narso selaku pengurus Masjid Al Khirmani. 

Kegiatan tersebut dilakukan di halaman Masjid Al Khirmani.

“Penyerahan hewan kurban ini merupakan bagian dari rasa kepedulian Solia Zigna kepada masyarakat umum, terutama yang berada di Laweyan, dan kami harap dapat bermanfaat dengan baik bagi yang membutuhkan,” kata Dhara. (jun)

Share:

Kamis, 15 Juli 2021

Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais : Sabar, Salat dan Shadaqah Jadi Kunci Hadapi Pandemi Covid-19

Ketua PP Muhammadiyah, Dr Achmad Dahlan Rais, saat Qiyamul Lail dan Doa bersama melalui Zoom.

SOLOSKOY.COM, SUKOHARJO -  Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, menjadi sebuah persoalan bagi semua lapisan masyarakat, di mana kenaikan jumlah kasus yang semakin tinggi pun kian memperparah kondisi Indonesia.

Sebagai kaum muslimin, dalam menghadapi ujian itu Dr Achmad Dahlan Rais mengajak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan cara sabar, salat dan bersedekah.

Ketua PP Muhammadiyah itu menegaskan hal tersebut dalam tausiyahnya pada kegiatan Qiyamul Lail dan Doa bersama yang diadakan BPSDM UMS pada Jumat (16/07/2021) ini hari melalui platform Zoom.

Ia mengungkapkan, dalam menghadapi persoalan saat ini terutama pandemi Covid-19 yang semakin tinggi, perlu adanya kesadaran umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir dan memohon kepada-Nya agar segera dikeluarkan dari masalah ini.

“Sabar, Salat dan Shadaqah menjadi salah satu jalan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, apabila itu dilakukan insyaallah akan mengurangi beban yang sangat tinggi," ujar Dahlan Rais, dalam siaran pers yang dikirim Bagian Humas UMS kepada SoloSkoy.com, Jumat (16/07/2021).

Contoh Para Nabi

Ia juga mencontohkan bagaimana para nabi dalam menyikapi persoalan yang sungguh berat itu dalam hidupnya.

Seperti Nabi Ayyub yang diuji oleh Allah dengan penyakit kulit, Nabi Musa yang menghadapi Bani Israil.

Ia bahkan juga mencontohkan bagaimana KH Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan ajaran agama Islam.

Dengan sabar dan salat-lah mereka para pendahulu umat Islam dapat keluar dari persoalan sebagai pemenang.

Nabi Ayyub dapat pulih dari sakitnya, Ibrahim dikaruniai buah hati yang juga merupakan seorang nabi.

Tinjauan Kedokteran

Dahlan Rais juga mengutip salah satu tinjauan kedokteran terhadap kejiwaan orang yang bersedekah.

"Ternyata sedekah mampu menumbuhkan dan memperkuat imunitas kita," ujar Ketua PP Muhammadiyah itu.

Di akhir penyampaiannya ia berpesan, dalam kondisi yang sekarang ini selayaknya perlu dikuatkan kedekatan kepada Allah dan juga saling tolong-menolong antar sesama. (jun)

Share: