Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Selasa, 14 September 2021

Tokoh Mega Bintang Mudrick Sangidu: Lebay, Penangkapan 10 Mahasiswa UNS yang Aksi Poster Saat Jokowi di UNS

Tokoh Mega Bintang, Mudrick SM Sangidu.

SOLOSKOY.COM, SOLO – Tokoh Mega Bintang, Mudrick SM Sangidu, mengapresiasi 10 mahasiswa UNS Solo yang menyampaikan kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan poster saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke kampus UNS.

Poster itu bertuliskan "Pak Jokowi tolong benahi KPK".

Sebaliknya, Mudrick menganggap pihak rektorat UNS dan aparat kepolisian lebay (berlebihan) karena para mahasiswa tersebut kemudian ditangkap gara-gara aksi poster mereka, Senin (13/09/2021) siang.

“Wajar jika mahasiswa melalui poster itu minta Pak Jokowi membenahi KPK karena KPK sekarang memang harus dibenahi dan tidak dipercaya masyarakat,” kata Mudrick kepada SoloSkoy.com, Selasa (14/09/2021).

Baik dan Sopan

Apalagi, Mudrick memperoleh informasi bahwa para mahasiswa tersebut bersikap baik dan sopan, dalam arti meminta izin dahulu ke pihak rektorat sebelum beraksi membentangkan poster di Jl Ir Sutami di depan Kampus UNS.

“Mestinya aparat kepolisian tidak lebay dan represif dengan menangkap para mahasiswa tersebut. Lagi pula menyampaikan kritik itu kan dijamin undang-undang, tidak melanggar hukum sepanjang isinya tidak memfitnah dan tidak menyerang pribadi seseorang,” tegas Mudrick.

Karena itulah Mudrick menilai pihak kepolisian Solo maupun rektorat UNS Solo  terkesan cari muka karena kebetulan Wali Kota Solo dijabat putera Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Kasus Kedua

“Dan bagi Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak ini adalah kasus kedua. Yang pertama, beberapa waktu lalu anak buahnya pernah menangkap seorang mahasiswa karena dianggap menghina Wali Kota Gibran melalui media sosial Instagram,” katanya.

Mudrick mengingatkan, Jokowi sendiri di berbagai kesempatan sering menyatakan bahwa dirinya tidak antikritik dan tidak masalah jika dikritik.

Hanya, Mudrick juga mempertanyakan mengapa hingga Selasa (14/09/2021) hari ini Jokowi tidak bersuara apapun terhadap kasus penangkapan 10 mahasiswa UNS.

“Padahal Pak Jokowi sebagai Presiden dan mantan Wali Kota Solo pasti sudah mendengar  adanya kasus ini,” ucapnya.

Bukan Alat Kekuasaan

Mudrick menambahkan, selama ini dirinya sering mengingatkan bahwa aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, harus profesional.

“Mereka juga harus menjadi pelindung rakyat, dan bukannya menjadi alat kekuasaan,” katanya.

Jika aparat keamanan bersikap dan bertindak represif terhadap mahasiswa maupun kalangan lain, menurut Mudrick, hal itu menunjukkan rezim pemerintah sekarang seolah-olah paranoid.

Mengenai isi poster yang dibentangkan para mahasiswa UNS (Pak Jokowi tolong benahi KPK), Mudrick mendukungnya.

“Karena KPK memang harus dibenahi. Bubarkan saja KPK yang sekarang kemudian bikin baru lagi,” kata Mudrick.

Pada bagian lain Mudrick menyatakan mendukung penerapan protocol kesehatan (prokes) ketat demi penanganan Covid-19. Tapi dia menentang jika penanganan dan pemberantasan Covid-19 kemudian dipakai alasan memberangus masyarakat yang kritis, termasuk mahasiswa.

Tidak Ditahan

Sebelumnya, ramai pemberitaan, penangkapan 10 mahasiswa UNS itu terjadi Senin (13/09/2021) sekitar pukul 10.30 WIB.

Menurut Kompas.com, saat itu para mahasiswa membentangkan poster di beberapa akses masuk menuju Kampus UNS ketika Presiden Jokowi menghadiri Forum Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Poster yang mereka bentangkan itu di antaranya bertuliskan "Pak Jokowi tolong benahi KPK" dan "Pak Jokowi tolong tuntaskan pelanggaran HAM".

Polisi kemudian membawa 10 mahasiswa itu ke Mapolresta Solo, tapi tak menahan mereka, dan melepaskan mereka pada Senin sore.

Adapun dikutip CNN Indonesia, Polresta Surakarta membantah adanya penangkapan mahasiswa saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin (13/09/2021).

Kepolisian mengaku hanya membawa 10 mahasiswa ke Mapolresta Surakarta untuk diberi pengertian mengenai tata cara menyampaikan pendapat.

Menjamin Kebebasan

Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, mengatakan Polisi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun perlu mematuhi tata cara yang sudah ditentukan.

Salah satunya, koordinator aksi harus menyampaikan pemberitahuan kepada polisi paling lambat 3x24 jam sebelum dilaksanakan.

"Seharusnya adik-adik memberitahukan kepada Polri terkait agenda dan materi yang disampaikan sehingga Polri bisa memberikan pengamanan terhadap agenda tersebut," katanya lewat siaran pers, Senin (13/09/2021).

Ade juga beralasan semua aksi yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilarang untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kerumunan dikhawatirkan menjadi pusat penyebaran virus secara masif.

"Penanganan dan pengendalian Covid-19 harus menjadi perhatian bersama sehingga pandemi ini bisa ditangani dan dikendalikan supaya masyarakat sehat, ekonomi kuat dan semua kembali pulih dengan cepat," katanya. (jun)

Share:

3 comments:

Arsip