Datangi DPRD Solo, ARB Pertanyakan Gaji Dewan dan Penangkapan 10 Mahasiswa UNS

Pimpinan DPRD Solo menerima perwakilan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Solo Raya.

SOLOSKOY.COM, SOLO – Elemen masyarakat Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Solo Raya beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Surakarta, Senin  (20/09/2021) siang, di gedung dewan.

Kedatangan ARB ini untuk menindaklanjuti surat yang mereka kirimkan ke pimpinan dewan pada 1 September 2021 lalu tentang berbagai hal yang berhubungan dengan fungsi, peran dan tugas serta kinerja dewan.

ARB juga menanyakan tentang hal-hal aktual seperti penangkapan 10 mahasiswa UNSSolo yang aksi poster saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kampus UNS, dan tentang fasilitas (gaji dan lain-lain) yang diterima dewan.

Menurut siaran pers yang diperoleh SoloSkoy.com, wakil dari ARB Solo Raya yaitu  Usman Amirodin, Tresno Subagyo, Zainal Abidin dan Lilik Paryanto ditemui dua Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto (PKS) dan Taufiqrachman (Partai Golkar).

Mengapresiasi ARB

“Audiensi dibuka Pak Sugeng Riyanto yang antara lain mengapresiasi Aliansi Rakyat Bergerak ARB Solo Raya yang peduli keadaan masyarakat, baik di daerah maupun dalam skala nasional,” kata Tresno Subagyo dalam siaran pers yang dikirimkan ke redaksi SoloSkoy.com, Senin (20/09/2021).

Saat audiensi, Usman Amirodin antara lain menanyakan peran wakil rakyat bila ada permasalahan seperti penangkapan 10 mahasiswa UNS saat kunjungan Presiden RI, dan adanya selisih harga bantuan sosial (Bansos) yang diterima  masyarakat sampai kisaran Rp 37.000.

Sedangkan Tresno Subagyo menanyakan tentang besaran gaji dan anggaran kegiatan anggota dewan.

Tidak Bersikap

Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan, dalam hal peristiwa kunjungan Presiden RI di Kampus UNS tidak ada sikap DPRD Kota Surakarta secara kelembagaan karena peristiwa tersebut di luar ranah tugas pokok dan fungsi DPRD.

“Tetapi secara pribadi-pribadi ada komunikasi intensif anggota dewan dengan pihak terkait atas peristiwa tersebut,” katanya.

Sedangkan mengenai selisih harga Bansos yang diterima oleh masyarakat, menurut Sugeng, DPRD akan mengevaluasi setelah laporan dari Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masuk ke dewan.

Gaji Anggota DPRD

Mengenai gaji dan anggaran kegiatan dewan, Sugeng Riyanto  mengatakan bahwa rakyat sangat berhak mengetahuinya.

 “Angka persisnya nanti bisa dicek ke sekretariat dewan, tapi kurang-lebih sebagai berikut : gaji sekitar Rp 4,8 juta, tunjangan perumahan sekitar Rp 9 juta, dan tunjangan transportasi sekitar Rp 7 juta,” ujarnya.

Sugeng menambahkan, pimpinan dewan tidak mendapatkan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi karena mendapat fasilitas rumah dinas dan mobil dinas.

ARB Solo Raya dan pimpinan dewan juga membahas hal-hal penting yang telah disampaikan ARB melalui surat, di antaranya, pemberantasan korupsi alias kasus maling uang rakyat.

Juga, tentang anggota dewan yang harus bisa memposisikan diri dan berperan sebagai wakil rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan, bukan hanya sebagai corong yang melegitimasi semua kebijakan penguasa, dan beberapa hal penting lain. (jun)