Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Rabu, 01 September 2021

Aliansi Rakyat Bergerak Solo Raya Dorong DPRD Se-Solo Raya Minta ke Pemerintah Hentikan PPKM

 

 Tokoh ARB, Tur Murniningsih, mendampingi Pendiri dan Deklarator ARB, Mudrick Setiawan Malkan Sangidu (baju batik), membacakan surat ARB Solo Raya di Gedung Umat Islam Solo, Rabu (01/09/2021) siang.

SOLOSKOY.COM, SOLO – Elemen masyarakat Aliansi Rakyat Bergerak (ARB)  Solo Raya (Kota Solo, Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen) menyampaikan beberapa hal penting kepada pimpinan dan anggota DPRD se-Solo Raya sebagai implementasi kedaulatan rakyat.

Mereka menyampaikan hal tersebut secara tertulis, dan surat itu akan dikirim langsung kepada pimpinan DPRD se-Solo Raya. Adapun tembusan surat disampaikan kepada Ketua MPR RI di Jakarta, Ketua DPR RI di Jakarta, Ketua DPD RI di Jakarta, dan Ketua DPRD Jateng di Semarang. 

Surat ini diteken para tokoh ARB Solo Raya (Usman Amirodin dari Solo, Joko Cahyono dari Sukoharjo, Gombloh Sujarwanto dari Boyolali, Djoko Poernomo dari Klaten, Bahari Adiguna Wijaya dari Karanganyar, dan Rus Ustaryono dari Sragen).

Sebelum diteken, surat dibacakan oleh tokoh ARB, Tur Murniningsih, dalam acara pertemuan ARB Solo Raya di Gedung Umat Islam Solo di Kartopuran, Rabu (01/09/2021) siang.

Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, Pendiri dan Deklarator ARB, membuka acara pertemuan ARB Solo Raya.

Pertemuan ini dihadiri tokoh-tokoh ARB Solo Raya, termasuk Mudrick Setiawan Malkan Sangidu selaku Pendiri dan Deklarator ARB, serta sejumlah tokoh ARB dari Semarang, Salatiga, dan Magelang.

Bukan Alat Kekuasaan

Dalam suratnya, ARB Solo Raya antara lain  mengingatkan bahwa anggota DPRD se-Solo Raya harus bisa memposisikan diri dan berperan sebagai wakil rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan.

“Anggota Dewan tidak hanya sebagai corong penguasa yang hanya melegitimasi semua kebijakan penguasa,” kata Tur Murniningsih saat membacakan surat ARB Solo Raya.

“Apabila wakil rakyat sudah tidak bisa mewakili rakyat dalam menyuarakan aspirasinya, maka rakyat akan berinisiasi menyampaikan aspirasi mereka dengan cara mereka masing-masing,” ujarnya menegaskan..

ARB Solo Raya juga mendorong DPRD Solo Raya bersikap terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan meminta kepada pemerintah agar menghentikan PPKM.

 “Karena, PPKM telah memberangus hak-hak rakyat untuk mencari nafkah, beraktifitas sosial dan kegiatan keagamaan,” kata Tur Murniningsih.

Jangan Abaikan Kemanusiaan

ARB Solo Raya sepakat bahwa Pandemi Covid 19 memerlukan penanganan serius untuk memutus rantai penyebaran virus Corona, tetapi mereka meminta agar penanganan Pandemi ini jangan mengabaikan rasa kemanusiaan seperti  PPKM.

“PPKM harus segera dihentikan. Pandemi Covid 19 ini jangan digunakan sebagai alat membungkam rakyat yang kritis terhadap penguasa. Kami menghimbau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Solo Raya untuk memberikan masukan kepada pemerintah supaya tidak memberlakukan kembali PPKM,” kata Tur Murniningsih.

Selain itu ARB Solo Raya mendorong anggota DPRD se-Solo Raya untuk berperan aktif menyuarakan penegakan hukum dengan mengedepankan supremasi hukum, termasuk di dalamnya penunaian UUD 1945.

“Tolak dengan keras segala bentuk argumentasi perpanjangan periode masa jabatan Presiden,” ucap Tur Murniningsih.

Berantas Rampok Uang Rakyat

Dalam suratnya ARB Solo Raya juga meminta anggota DPRD se-Solo Raya turut serta menyuarakan pemberantasan korupsi (perampokan uang rakyat) sampai ke akar-akarnya.

“Mendorong aparat untuk segera menangkap para maling uang negara baik mereka melarikan diri ke luar negeri atau menyembunyikan diri di dalam Negeri,” ucapnya.

Terakhir, ARB Solo Raya meminta anggota DPRD se-Solo Raya untuk menolak segala bentuk kekuasaan yang bersifat oligarki, karena Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga kekuasaan tidak boleh hanya dipegang oleh sekelompok atau segelintir orang. (jun)

Share:

2 comments:

Arsip