Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Selasa, 20 Juli 2021

Presidium KAMI Lintas Provinsi : Tak Ada Dasar Hukum Pelibatan BIN dalam Program Vaksinasi Covid-19

 


SOLOSOY.COM, SOLO - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi merespons kabar petugas Badan Intelijen Negara (BIN) atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan vaksinasi Covid-19 secara door to door.

Menurut mereka, BIN secara kelembagaan dalam program vaksinasi itu melewati ruang lingkup tugas BIN, karena BIN selalu melaksanakan tugas secara tertutup.

“Bahwa BIN adalah Badan Intelijen Negara bukan lembaga kemasyarakatan atau aparat yang biasa melakukan kegiatan terbuka untuk dikenal masyarakat, bukan pula badan penanggulangan bencana,” demikian siaran pers KAMI Lintas Provinsi, Selasa (20/7/2021).

Siaran pers itu Presidium KAMI Jawa Timur, Daniel M Rasyid; Presidiun KAMI Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu; Presidium KAMI DIY, Sukri Fadloli; Presidium KAMI Jawa Barat, Syafril Sofyan; Presidium AP KAMI Daerah Khusus Ibukota ( DKI ) Jakarta, dan Djuju Purwantoro.

Kemudian  Presidium KAMI Banten, Abuya Siddiq Waluyo; Presidium KAMI Sumatera Utara, Zulbadri; Presidium KAMI Riau, Muhammad Herwan; Presidium KAMI Kalimantan Barat, Mulyadi; dan Presidium KAMI Sulawesi Selatan,  Heralz Geeham.

Lengkap

Di bawah ini siaran pers lengkap mereka :

Pasal 6 ayat 1, UU No17 Tahun 2011 menyatakan bahwa intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Selanjutnya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 90 thn 2012 tentang  Kedudukan, Fungsi, Tugas , dan Wewenang - Badan Intelijen Negara, di pasal 1 sampai pasal 3 dan pasal lainnya tidak ditemukan dasar hukum pelibatan BIN dalam program vaksinasi.

Bahwa, Perintah Presiden Jokowi  agar penyebaran anggota BIN untuk melakukan vaksin dari rumah ke rumah di 14 provinsi, tidak punya landasan hukum dan bertentangan  dengan  UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, jelasnya melanggar UU. Sektor terdepan untuk kegiatan vaksinasi adalah Kemenkes bukan BIN.

Kekacauan penanganan pandemi Covid 19 di bawah pemerintahan Jokowi termasuk Koordinator penanganan pandemi Jawa Bali adalah Menko Kemaritiman juga melanggar UU Kekarantinaan Wilayah.

Harus Dihentikan

Atas dasar pemikiran di atas KAMI Lintas Provinsi berpendapat :

1. Vaksinasi dengan mengerahkan anggota BIN  atas perintah Presiden melanggar UU dan tidak tepat, untuk itu harus dihentikan, jangan sampai Presiden seenaknya melanggar UU dan mengacaukan tata laksana ke negaraan.

2. Kedudukan, Fungsi, Tugas , Dan Wewenang BIN sesuai UU No.17/ 2011 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 90 thn 2112 sudah sangat jelas tidak perlu dibiaskan lagi, sehingga membuat lembaga Negara tersebut kehilangan wibawa.

3. BIN secara kelembagaan dalam program vaksinasi itu sudah melewati ruang lingkup tugas BIN. Tugas BIN itu selalu melaksanakan tugas secara tertutup.

4. Kembalikan tugas vaksinasi nasional ke Pemerintah Daerah plus BKO dari aparat TNI dan Polri seperti yang sudah dilakukan saat ini.Terlebih satuan TNI dan Polri juga memiliki dokter dan nakes yang tersebar sampai bawah. (jun)


Share:

0 comments:

Posting Komentar