Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Rabu, 30 Juni 2021

Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Mudrick Sangidu Minta Jokowi Copot Firli Bahuri Karena Telah Melemahkan KPK

 

Ketua Dewan Pembina Mega Bintang, Mudrick Setiawan M Sangidu.

SOLOSKOY.COM, SOLO - Ketua Dewan Pembina Mega Bintang, Mudrick Setiawan M Sangidu, ikut menyoroti pembusukan dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam masa kepemimpinan Firli Bahuri sekarang.

Mudrick meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara mencopot Firli Bahuri sebagai Ketua KPK karena melemahkan KPK dan tak layak memimpin KPK.

“Demi tegaknya hukum dan mengembalikan tujuan dibentuknya KPK, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara agar mencopot Saudara Firli Bahuri sebagai Ketua KPK,” kata Mudrick dalam pernyataan sikap Mega Bintang yang dirilis  pada Kamis (01/06/2021).

Menurutnya, sejak dilantiknya Kepengurusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019 - 2023 yang dipimpin Firli Bahuri terjadi pembusukan dan pelemahan KPK dari dalam tubuh KPK itu sendiri.

Ditabrak Firli

“Kebijakan-keijakan serta keputusan-keputusan yang selama ini dilakukan secara kolektif kolegial telah ditabrak oleh Saudara Firli Bahuri,” kata Mudrick.

Dia yakin hal ini membuat ketidaknyamanan para Komisioner KPK dalam menjalankan tugasnya.

 “Dalam masa kepemimpinannya terjadi banyak kebocoran-kebocoran rencana penangkapan koruptor sehingga para koruptor bisa menghindar dari penangkapan yang direncanakan,” ujar Mudrick.

 Salah Satu Tujuan Reformasi

Mudrick mengingatkan, salah satu tujuan reformasi adalah terbentuknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena perilaku KKN telah nyata-nyata menyengsarakan rakyat.

“Bahwa untuk menuju kepada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari perilaku KKN, pada masa reformasi dibentuklah KPK sebagai sebuah Lembaga Anti-Rasuah yang semangatnya adalah untuk memberantas korupsi yang sudah meraja lela di negeri ini,” katanya.

Pada awal-awal dibentuknya Lembaga Anti Rasuah ini, menurut Mudrick  rakyat sangat menaruh harapan KPK akan bisa benar-benar memberantas perilaku korupsi, karena KPK diisi oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi dan kredibel dalam mengatasi kasus-kasus korupsi.

Melindungi Koruptor

Tetapi, kata Murick, sekarang harapan itu musnah karena saat KPK dipimpin Firli Bahuri terjadi pembusukan dan pelemahan KPK dari dalam tubuh KPK itu sendiri, dan Firli terkesan melindungi koruptor.

“KPK membutuhkan Komisioner-Komisioner yang benar- benar berdedikasi tinggi dalam pemberantasan korupsi, maka oknum-oknum yang justru melindungi para koruptor harus dibersihkan dari KPK,” katanya menegaskan.

Pada bagian lain pernyataan sikapnya Mudrick mengatakan bahwa untuk pemberantasan korupsi diperlukan independensi Komisioner dalam melaksanakan tugasnya sehingga seharusnya tak berstatus Aparat Sipil Negeri (ASN).

“Kembalikan Komisioner bukan sebagai  ASN atau PNS,” ujarnya.

Peran Anggota Legislatif

Mudrick juga menyentil para anggota Legislatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI.

“Sebagai representasi kedaulatan rakyat, maka para Anggota Legislatif harus peka terhadap permasalahan korupsi dan sigap dalam menjalankan tugasnya,” kata dia.

Terakhir, Mudrick menyebut perilaku korupsi telah terjadi di semua jenjang Pemerintahan Daerah sampai Pemerintahan Pusat.

“Maka untuk membantu Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus korupsi yang meraja lela ini, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat dari tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberantasan Korupsi di daerahnya masing-masing,” ucapnya. (jun)

Share:

1 comments: