Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Kamis, 03 Juni 2021

Beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Solo, Presidium KAMI Jateng Bilang Merasa Disepelekan Gugus Tugas Pengendalian Covid 19 Kota Solo

 

Ketua Presidium KAMI Jateng, Mudrick Setiawan M Sangidu (kiri), saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD Solo, Kamis (3/02/2021) siang.

SOLOSKOY.COM, SOLO – Jajaran Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jateng dipimpin ketuanya, Mudrick Setiawan M Sangidu, beraudiensi ke DPRD Solo, Kamis (3/02/2021) siang.

Mereka diterima oleh tiga wakil ketua dewan yaitu Sugeng Riyanto (PKS), Taufiqurrahman (Partai Golkar) dan Achmad Safari (PAN)  di Ruang Transit Gedung DPRD Kota Surakarta.

Sebelumnya, Rabu (2/06/2021) Mudrick mengirimkan Surat Permohonan Audiensi KAMI Jateng, yang langsung ditanggapi pimpinan dewan dengan menerima jajaran Presidium KAMI Jateng sehari kemudian yakni pada Kamis hari ini.

Permohonan audiensi diajukan Presidium Jateng gara-gara rencana mereka menggelar silaturahmi dan halal bihalal KAMI se-Jawa di Solo pada Sabtu 19 Mei 2021 gagal karena tidak mendapat izin Gugus Tugas Pengendalian Covid 19 Kota Surakarta.

Dalam audiensi tersebut Mudrick memaparkan kronologi disepelekannya KAMI Jawa Tengah oleh Gugus Tugas Pengendalian Covid 19 Surakarta yang berawal dari rencana diselenggarakannya Silaturahmi dan Halal Bi Halal KAMI se-Jawa.

Protokol Kesehatan

"Kami sangat menyadari bahwa saat ini masih dalam masa Pandemi Covid 19, sehingga acara yang akan kami selenggarakan juga sudah dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi Protokol Kesehatan di masa Pandemi Covid 19,” katanya.

"Saat itu yang akan kami undang juga tidak banyak, hanya 20-25 orang saja termasuk para ketua Presidium KAMI se-Jawa, itu jauh di bawah kapasitas rumah makan yang akan digunakan sebagi tempat acara," ujar  Mudrick di depan  tiga wakil Ketua DPRD Solo dan hadirin lainnya.

Lebih lanjut Mudrick menyampaikan bahwa untuk memenuhi protokol kesehatan dan tertib administrasi, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Kota Surakarta dan Gugus Tugas Pengendalian Covid 19 Surakarta.

"Dari Petugas Kepolisian disarankan untuk membawa surat pemberitahuan kami setelah ada Surat Rekomendasi dari Gugus Tugas Pengendalian Covid 19 Kota Surakarta, tetapi pihak Gugus Tugas Pengendalian Covid  tidak membalas surat pemberitahuan yang kami kirimkan," kata Mudrick.

Tak Diberi Tanda Terima

Mudrick mengatakan, utusannya yang menyampaikan surat pemberitahuan ke Gugus Tugas Pengendalian Covid 19 disuruh membubuhkan nomor HP sebagai kontak person ketika nanti ada jawaban dari Gugus Tugas.

Selain itu, utusan tersebut tidak diberi tanda terima setelah meyerahkan surat pemberitahuan di Kantor Bagian Umum Pemerintah Kota Surakarta.

“Dan sampai hari ini sama sekali tidak ada jawaban dari Gugus Tugas Pengendalian Covid 19 Kota Surakarta baik tertulis maupun lewat telepon," ujar Mudrick.

“Kami merasa disepelekan,” katanya.

Sebagai bagian dari warga negara yang berhak menyampaikan pendapat, Mudrick juga mengatakan kepada tiga wakil ketua dewan bahwa pandemi Covid-19 jangan digunakan sebagai alat pemerintah untuk “memukul” anggota masyarakat yang bersikap kritis terhadap pemerintah.

“Pemerintah tidak boleh diskriminatif,” kata Mudrick.

Sejajar dan Bukan Bawahan

Mudrick juga mengingatkan bahwa lembaga Legislatif itu sejajar dengan Eksekutif dan Yudikatif (penegak hukum, Red) dalam hal ini Kejaksaan, Kehakiman maupun Kepolisian,” ujarnya.

“Anda sebagai wakil rakyat itu bukan bagian bawahan dari wali kota, bahkan anggota Legislatif di semua jenjang sama kedudukannya dengan Eksekutif dan Yudikatif, sampai tingkat Presiden pun anggota Legislatif dan Yudikatif bukan bawahannya,” kata Mudrick.

“Jadi Anda harus berani menyuarakan aspirasi rakyat," ujar Mudrick menegaskan.

Menutup pembicaraan dalam audiensi tersebut, Mudrick menyampaikan bahwa Panglima di Indonesia adalah hukum.

"Hukum adalah panglima kita, bukan penguasa, ini yang harus kita taati bersama,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Mudrick mewakili jajaran Presidium KAMI Se-Jawa, khususnya KAMI Jawa Tengah, menyampaikan ucapan terima kasih telah diterima dengan baik oleh pimpinan dewan.

“Semoga ke depannya rakyat semakin berani menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat yang duduk di lembaga ini," ucap Mudrick mengakhiri pembicaraannya.

Wakil Ketua DPRD Solo Sugeng Riyanto menyatakan akan membawa permasalahan yang disampaikan Presidium KAMI Jateng ini ke tingkat pimpinan dewan, dan akan segera menindaklanjutinya, termasuk mengundang pihak terkait seperti wali kota, gugus tugas pengendalian covid dan kapolresta.

"Kami akan segera bicarakan dan tindaklanjuti pengaduan ini sesuai mekanisme yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta," ujar Sugeng kepada para peserta audiensi.  (jun)


Share:

2 comments:

  1. Kita tunggu kelanjutannya

    BalasHapus
  2. Siapapun yang mengaku Pancasilais harus menjadikan Hukum sebagai Panglima.....

    BalasHapus