Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Jumat, 21 Mei 2021

Boyamin Laporkan BPJS Kesehatan ke Polresta Solo dalam Kasus Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk

Boyamin Saiman (kanan) di Mapolresta Solo, Jumat (21/05/2021). FOTO : ISTIMEWA

SOLOSKOY.COM, SOLO – Seorang warga Solo peserta BPJS Kesehatan, Boyamin Saiman, mendatangi Mapolresta Solo, Jumat (21/05/2021), untuk melaporkan dugaan kebocoran data pribadi 279 juta penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Boyamin sebagai  peserta BPJS Kesehatan merasa ikut dirugikan oleh dugaan kebocoran data ratusan juta warga peserta BPJS Kesehatan ini.

“Saya merasa dirugikan,” kata warga Ngoresan, Kelurahan-Kecamatan Jebres, Solo, yang juga Ketua Presidium Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) tersebut kepada wartawan seusai melaporkan kasus itu ke Mapolresta Solo.

Sebelumnya ramai dalam pemberitaan media massa, kabar dugaan bocornya 279 juta data penduduk Indonesia viral setelah dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.

BACA JUGA : MAKI Praperadilankan KPK ke PN Jaksel Gara-gara Lima Perkara KPK Mangkrak Bertahun-tahun

Forum Peretas

Ratusan juta data tersebut dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz".

Dalam keterangannya, Kotz mengatakan, data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji.

Data tersebut termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia.

Dari data 279 juta orang tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi.

Penjual juga menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis.

BACA JUGA : Boyamin Sebut Sidang Praperadilan Buktikan KPK Telantarkan 20 Izin Penggeledahan dari Dewas KPK

Sumber Kebocoran

Belakangan muncul kabar bahwa sumber kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia itu adalah pihak BPJS Kesehatan yaitu dari situs bpjs-kesehatan.go.id.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dikutip Kompas.com, Jumat (21/05/2021), menyebutkan, hasil investigasi terbaru yang dilakukan terhadap dugaan kebocoran data penduduk diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, yang juga mengatakan bahwa kementeriannya telah mengundang pihak BPJS Kesehatan.

Sedangkan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas dugaan kebocoran data yang disebut bersumber dari BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan sudah mengerahkan tim khusus untuk melacak dan menemukan sumbernya.

BACA JUGA : LBH Mega Bintang Lepas Mahasiswa Magang dari FH UMS, Acara Dihadiri Ketua Presidium MAKI Boyamin Saiman

Pidana Penjara

Adapun Boyamin menegaskan,  dugaan penyebaran data kependudukan tersebut merupakan tindak pidana dan pelanggaran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Dalam dugaan penyebarluasan data kependudukan sesuai Pasal 79 ayat 3, dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat 1a, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp 25 juta,” katanya.

“Pasal ini lebih ringan (dibanding  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang belum diberlakukan), menurut UU PDP  hukumannya lebih berat dan denda mencapai Rp 2 miliar,” ujar Boyamin.

Boyamin melengkapi laporannya ke Mapolresta Solo dengan beberapa bukti, antara lain salinan kepesertaannya di BPJS Kesehatan dan KTP.

Sedangkan Kasubag Humas Polresta Solo, AKP Umi Supriyati, saat dimintai konfirmasi oleh wartawan mengatakan masih mendalami laporan Boyamin. (jun)

Share:

2 comments: