Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Senin, 05 April 2021

MAKI Praperadilankan KPK ke PN Jaksel Gara-gara Lima Perkara KPK Mangkrak Bertahun-tahun

 

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

SOLOSKOY.COM, JAKARTA  - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan lima perkara mangkrak di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Lima perkara tersebut adalah kasus Bank Century, E-KTP, bantuan sosial sembako di Kementerian Sosial, pengadaan Helikopter AW, dan pengembangan kasus Bupati Malang Rendra Kresna.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman

BACA JUGA : MAKI Klaim Temukan 9 Aset di Boyolali Bernilai Rp 56 M Diduga Hasil Korupsi Oknum Pejabat PT Asabri

Hal itu dijelaskan oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangan tertulis yang dikirmkan kepada SoloSkoy.com, Senin (5/4/2021) pagi.

"Hari ini, Senin tanggal 5 April 2021 jam 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadwal sidang perdana lima Praperadilan yang diajukan MAKI melawan KPK atas perkara mangkrak yang cukup lama maupun baru namun berpotensi mangkrak," katanya.

"Kelima gugatan Praperadilan ini diajukan sebagai upaya untuk mengembalikan Indek Persepsi Anti Korupsi yang menurun tahun 2020 di angka 37 dari sebelumnya angka 40 tahun sebelumnya (2019)," kata Boyamin menambahkan.

BACA JUGA : Berdiskusi dengan Para Wartawan di Solo, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Ungkap Hal-hal Penting Ini

KPK Kalah

Menurut Boyamin, dalam perkara Bank Century, KPK sejak kalah dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018 hingga kini belum menetapkan satu pun tersangka sehingga perkaranya mangkrak.

Sedangkan kasus E-KTP, KPK pada tanggal 13 Agustus 2019 memang menetapkan tersangka baru korupsi e-KTP yaitu Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tanos namun menurut Boyamin kasus ini tidak ada perkembangan alias mangkrak hampir dua tahun.

Dalam pengadaan Heli AW, KPK pada tanggal 16 Juni 2017 telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101, namun kemudian mangkrak hampir empat tahun.

BACA JUGA : Mudrick Prediksi Praperadilan Mega Bintang ke Polresta Solo terkait Wali Kota Gibran Akan Kandas

Boyamin mengatakan, pada perkara sembako Bansos, KPK telah melakukan OTT dugaan suap penyaluran Sembako Bansos di Kemensos namun MAKI menduga prosesnya tidak melakukan penggeledahan atas semua izin penggeledahan yang telah diberikan Dewan Pengawas KPK.

Tidak Dicabut

Menurut Boyamin, praperadilan diajukan saat itu termasuk belum dipanggilnya Ihsan Yunus (anggota DPR) oleh KPK, meskipun akhirnya Ihsan Yunus telah dipanggil KPK, namun praperadilan ini tidak dicabut.

“Karena masih menyisakan masalah terkait Penyidik KPK tidak melaksanakan semua izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK," kata Boyamin.

BACA JUGA : Yayasan dan LBH Mega Bintang Praperadilankan Polresta Solo Karena Menangkap Pengkritik Mas Wali Kota Gibran

Mengenai gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna, Boyamin mengatakan, KPK telah melakukan proses persidangan atas dugaan gratifikasi yang diterima Rendra Kresna, namun hingga saat ini belum menetapkan tersangka atas pihak yang diduga selaku pemberi yaitu IK, A, dan kawan-kawan.

Sehingga, ujarnya, perlu digugat praperadilan untuk mencegah perkara ini menguap dikarenakan dianggap perkara kecil di daerah.

Indek Persepsi Anti-Korupsi

Boyamin juga menjelaskan, lima permohonan  Praperadilan ini diajukan sebagai upaya untuk mengembalikan Indek Persepsi Anti-Korupsi yang menurun tahun 2020 di angka 37 dari sebelumnya angka 40 tahun pada  2019.

Ia yakin turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari angka 40 ke angka 37, salah satunya disebabkan oleh revisi UU KPK, kontroversi pimpinan KPK periode Firli Bahuri dan kawan-kawan hingga banyaknya perkara mangkrak di KPK.

Sehingga, menurut MAKI, salah satu upaya menaikkan Indek persepsi adalah dengan cara mengajukan gugatan praperadilan untuk mengurangi dan mencegah perkara mangkrak di KPK.

"Untuk proses selanjutnya, mari kita ikuti proses persidangan untuk mengetahui jawaban KPK atas perkara-perkara mangkrak tersebut diatas," kata  Boyamin.  (jun)

Share:

2 comments:

Arsip