KAMI Se-Jawa Desak Jokowi Cabut PP 57/2021 Karena Remehkan Pancasila Sebagai Dasar Negara

 

SOLOSKOY.COM, SOLO - Ketua presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Jawa mengecam terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sebab, isi dalam PP itu membuat Pancasila tidak menjadi pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi.

"PP 57/2021 yang menghapus pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan dan mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi, adalah berbahaya," kata KAMI se-Jawa dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/04/2021).

BACA JUGA : Berkumpul di Solo, Presidium KAMI Se-Jawa Serukan 10 Poin Pernyataan Sikap, Termasuk tentang Pembunuhan Laskar FPI

Memasukkan Kembali Pancasila

Oleh karena itu KAMI se-Jawa meminta agar Presiden mencabut atau membatalkan PP 57/2021 atau merevisi Pasal 40 dengan memasukkan kembali Pancasila sebagai pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.

Adapun Presidium KAMI se-Jawa menghimpun Presidium KAMI Jateng, Mudrick SM Sangidu; KAMI Yogyakarta, Ustaz Syukri Fadholi; KAMI Jatim, Daniel M Rasyid; KAMI Jabar, Syafril Sjofyan; dan KAMI DKI Jakarta, Djuju Purwantoro.

Pemerintah Tak Bertanggung Jawab

Mereka melihat keluarnya PP tersebut merefleksikan sikap tidak bertanggung jawab pemerintah terhadap penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi negara.

BACA JUGA : Aktivis Pergerakan Jateng-DIY Deklarasikan Aliansi Rakyat Bergerak

Di samping itu, menurut KAMI se-Jawa, menghapus Pancasila dari pendidikan adalah sikap yang gegabah dan sangat membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Itu menunjukkan pemerintah meremehkan sejarah Pancasila sebagai sumber nilai moral dan dasar negara," tandas KAMI se-Jawa.

Untuk itu, KAMI se-Jawa meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menghentikan semua upaya untuk melemahkan Pancasila sebagai dasar negara dan atau ingin menggantinya.

Juga, menghentikan semua kebijakan negara yang akan membahayakan negara keutuhan NKRI dan atau berpotensi membawa negara ke arah pecah-belah dan kehancurannya.

"KAMI meminta agar Presiden mencabut atau membatalkan PP 57/2021 atau merevisi Pasal 40 dengan memasukkan kembali Pancasila sebagai pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan," demikian tuntutan KAMI se-Jawa. (jun)