Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Senin, 22 Maret 2021

Yayasan dan LBH Mega Bintang Praperadilankan Polresta Solo Karena Menangkap Pengkritik Mas Wali Kota Gibran

 

Ketua Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Boyamin Saiman. FOTO : TRIBUNNEWS.COM

SOLOSKOY.COM, SOLO – Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997 dan LBH Mega Bintang Solo Indonesia 1997 mempraperadilankan Polresta Solo karena menangkap Arkham Mukmin yang  memposting kritikan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakbuming Raka alias Mas Wali Kota Gibran.

Sebab, menurut Mega Bintang, penangkapan terhadap warga Slawi,Jateng, itu tidak sah secara hukum alias melanggar hukum.

Gugatan praperadilan diajukan melalui Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Senin (22/03/2021).

Pemohon praperadilan dari Yayasan Mega Bintang (pemohon pertama) adalah Boyamin Saiman, Arif Sahudi, Tresno Subagyo, dan Hamzah.

Sedangkan pemohon kedua dari LBH Mega Bintang adalah Prijatno, Direktur LBH Mega Bintang, bersama-sama 10 orang konsultan hukum pada LBH Mega Bintang.

Ketua Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Boyamin Saiman, kepada SoloSkoy.com menjelaskan, para pemohon adalah  organisasi kemasyarakatan yang berjuang untuk tegaknya kebenaran dan keadilan, memposisikan diri sebagai keluarga besar dari Arkham Mukmin.

“Selain itu ada beberapa hal lain yang membuat kami berhak memohonkan gugatan praperadilan atas diri Arkham Mukmin,” kata pria yang juga Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ini.

Boyamin dan kawan-kawan melalui gugatannya memohon agar PN Solo menyatakan secara hukum Polresta Solo telah melakukan penangkapan secara tidak sah terhadap Arkham Mukmin.

“Kami juga mohon agar PN Solo memerintahkan Polresta Solo untuk merehabilitasi nama baik Arkham Mukmin,” katanya menegaskan.

Mengenai pokok perkara gugatan, Boyamin menyampaikan kronologi penangkapan Arkham Mukmin.

“Tim Virtual Police Polresta Surakarta menangkap warga Slawi, AM (Arkham Mukmin, Red) yang menulis komentar dinilai bermuatan hoaks terkait Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka,” katanya.

Berkomentar tentang Gibran

Beberapa waktu lalu, ujar Boyamin, AM melalui akun instagramnya berkomentar di unggahan akun @garudarevolution tentang Gibran yang meminta semifinal dan final Piala Menpora digelar di Solo. 

"Tau apa dia tentang sepak bola, taunya dikasih jabatan saja," demikian tulis AM di akun pribadinya, @arkham_87, pada Sabtu (13/03/2021) pukul 18.00 WIB.

Pihak Polresta Surakarta kemudian menangkap AM, dan baru melepaskan mahasiswa Yogyakarta itu setelah menghapus komentarnya dan meminta maaf. 

“Permintaan maaf dibuat secara terbuka melalui akun resmi Instagram Polresta Surakarta, @PolrestaSurakarta,” kata Boyamin.

Alasan penangkapan kala itu, menurut Kapolresta Kota Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, yang dikutip Boyamin, karena komentar AM dianggap mengandung unsur hoaks karena menyebut Gibran mendapat jabatan dari bapaknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kata Ade, komentar tersebut tidak benar karena Gibran menjabat Wali Kota Solo karena memenangkan Pilkada Kota Solo tahun 2020.

Kritik Membangun

Boyamin menegaskan, dalam menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa dan generasi muda, Arkham Mukmin sudah seharusnya memberikan kritik membangun.

Sehingga  tidak semestinya ditindak berdasar kewenangan kepolisian berupa penjemputan atau pengamanan atau penangkapan sebagaimana dilakukan oleh Polresta Surakarta.

Boyamin mengingatkan, kritik tersebut dimaknai ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka secara pribadi, dan Gibran tidak melakukan pelaporan pencemaran nama baik berdasar UU ITE dan KUHP kepada Polresta Surakarta.

“Sehingga, upaya penjemputan atau pengamanan atau penangkapan sebagaimana dilakukan oleh Polresta Surakarta adalah bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri bernomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif,” ujar Boyamin.

Selain itu, tidak ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polresta Solo yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Surakarta atas perkara tindak pidana yang terkait dengan Arkham Mukmin.

Juga, belum ada  izin penyitaan dan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Surakarta atas perkara perkara tindak pidana yang terkait dengan Arkham Mukmin.

“Tidak ada satu pun dokumen dari Termohon  yang menyatakan bahwa korban adalah tersangka suatu tindak pidana dan oleh karenanya harus dilakukan penangkapan,” ujar Boyamin.

Karena itulah Boyamin dan kawan-kawan yakin bahwa tindakan Polresta Solo terhadap Arkham Mukmin tidak sah secara hukum. (jun)


Share:

1 comments:

Arsip