Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Senin, 29 Maret 2021

Sidang Praperadilan Mega Bintang terhadap Polresta Solo Ditunda, Mudrick : Hukum adalah Panglima

 

Sidang perdana permohonan praperadilan Mega Bintang terhadap Polresta Solo karena menangkap Arkham Mukmin yang memposting kritikan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakbuming Raka.

SOLOSKOY.COM, SOLO – Pengadilan Negeri (PN) Solo mulai menyidangkan permohonan praperadilan Mega Bintang terhadap Polresta Solo yang dianggap melanggar hukum karena menangkap Arkham Mukmin yang memposting kritikan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakbuming Raka.

Sidang digelar di Ruang Oemar Seno Adji PN Solo, Senin (29/03/2021) mulai sekitar pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Sunaryanto SH.

Sidang perdana ini dihadiri sejumlah tokoh Mega Bintang, termasuk Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Solo, Mudrick SM Sangidu.

Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Solo, Mudrick SM Sangidu (kiri) dan Ketua Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Boyamin Saiman.

BACA JUGA : Yayasan dan LBH Mega Bintang Praperadilankan Polresta Solo Karena Menangkap Pengkritik Mas Wali Kota Gibran

Adapun yang mewakili Mega Bintang dalam persidangan ini antara lain Ketua Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Boyamin Saiman.

Tak Berlangsung Lama

Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB ini tidak berlangsung lama, sekitar 30 menit.

Setelah pembacaan materi permohonan praperadilan oleh salah seorang kuasa hukum Yayasan Mega Bintang 1997 dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang 1997, Sigit Sudibyanto, Hakim menunda sidang karena pihak Termohon (Polresta Solo) belum siap dengan materi jawaban mereka.

“Sidang ditunda Selasa 30 Maret 2021 pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan jawaban Termohon,” kata Sunaryanto SH lalu menutup sidang.

BACA JUGA : Berkumpul di Solo, Presidium KAMI Se-Jawa Serukan 10 Poin Pernyataan Sikap, Termasuk tentang Pembunuhan Laskar FPI

Seusai sidang, empat kuasa hukum pihak Polresta Solo bergegas meninggalkan ruang sidang dan tak bersedia menjawab pertanyaan para wartawan.

Siap Membuktikan

Sedangkan Boyamin Saiman menegaskan pihaknya siap membuktikan bahwa Polresta Solo telah melakukan tindakan melawan hukum saat menangkap Arkham Mukmin yang memposting kritikan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakbuming Raka, melalui media sosial Instagram.

“Kami akan buktikan itu dalam sidang-sidang selanjutnya,” kata Boyamin, yang juga Ketua Presidium Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) 

Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Solo, Mudrick SM Sangidu,  menambahkan, siapapun yang berbuat salah secara hukum, bisa digugat ke pengadilan, termasuk Polresta Solo yang dipimpin Kapolresta Kombes Ade Safri Simanjuntak.

BACA JUGA : Aktivis Pergerakan Jateng-DIY Deklarasikan Aliansi Rakyat Bergerak

“Hukum adalah panglima, dan tak ada yang kebal hukum,” katanya menegaskan.

“Kapolres, Kapolri, bahkan Presiden pun bisa dituntut ke pengadilan jika bersalah karena mereka tidak kebal hukum,” ujar Mudrick.

Tidak Sah Secara Hukum

Diberitakan sebelumnya, Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997 dan LBH Mega Bintang Solo Indonesia 1997 mempraperadilankan Polresta Solo karena menangkap Arkham Mukmin yang mengkritik Wali Kota Solo, Gibran Rakbuming Raka alias Mas Wali Kota Gibran.

Sebab, menurut Mega Bintang, penangkapan terhadap warga Slawi,Jateng, itu tidak sah secara hukum alias melanggar hukum.

BACA JUGA : LBH Mega Bintang Lepas Mahasiswa Magang dari FH UMS, Acara Dihadiri Ketua Presidium MAKI Boyamin Saiman

Boyamin dan kawan-kawan memohon agar PN Solo menyatakan secara hukum Polresta Solo telah melakukan penangkapan secara tidak sah terhadap Arkham Mukmin.

“Kami juga mohon agar PN Solo memerintahkan Polresta Solo untuk merehabilitasi nama baik Arkham Mukmin,” katanya menegaskan.

Hak Warga Negara

Adapun Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis (25/03/2021) lalu, tidak banyak berkomentar saat dimintai konfirmasi wartawan tentang permohonan praperadilan Booyamin dan kawan-kawan.

"No comment, no comment," katanya, sebagaimana dilansir detik.com.

Ade menyebutkan, pengajuan praperadilan merupakan hak dari warga negara.

"No comment, itu haknya warga negara, monggo aja dibawa ke pengadilan," ucapnya. (jun)

Share:

1 comments:

Arsip