Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Selasa, 30 Maret 2021

Kuasa Hukum Kapolresta Solo Minta PN Solo Tolak Permohonan Praperadilan Mega Bintang dalam Penangkapan Pengkritik Wali Kota Gibran

Suasana sidang permohonan praperadilan Mega Bintang terhadap Polresta Solo di Pengadilan Negeri Solo

SOLOSKOY.COM, SOLO – Kuasa hukum Kapolresta Surakarta Kombes Adi Safri Simanjuntak, AKP Ibnu Suka, meminta agar Pengadilan Negeri (PN) Solo menolak permohonan praperadilan Mega Bintang Solo dalam kasus penangkapan  Arkham Mukmin yang  mengkritik Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, menurut Ibnu Suka, permohonan praperadilan Mega Bintang cacat formal karena Mega Bintang tidak memiliki legal standing untuk menggugat kliennya (Kapolresta Solo, Red) ke Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Hal itu disampaikan Ibnu dalam sidang lanjutan kasus Polresta Solo digugat praperadilan oleh LBH dan Yayasan Mega Bintang karena menangkap pria bernama Arkham Mukmin yang mengkritik Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA : Yayasan dan LBH Mega Bintang Praperadilankan Polresta Solo Karena Menangkap Pengkritik Mas Wali Kota Gibran

Sidang lanjutan (kedua) ini digelar di PN Solo, Selasa (30/03/2021) pukul 11.00 WIB, atau molor satu jam dari jadwal.

Pembacaan Eksepsi

Sama dengan sidang perdana sehari sebelumnya, sidang   dipimpin hakim tunggal Sunaryanto SH, dan kali ini dengan agenda pembacaan jawaban atau eksepsi Termohon.

"Permohonan praperadilan Pemohon cacat formal, karena Pemohon tidak memiliki legal standing untuk memohonkan  praperadilan ini," kata AKP Ibnu Suka.

Selain itu, menurut Ibnu Suka, permohonan Pemohon juga  cacat karena obscuur libel/kabur/tidak jelas/error in objecto.

"(Mohon) Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut, menerima eksepsi, menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan praperadilan karena cacat formal, dan membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon," ujarnya.

BACA JUGA : Sidang Praperadilan Mega Bintang terhadap Polresta Solo Ditunda, Mudrick : Hukum adalah Panglima

Ibnu Suka juga menjelaskan kronologi postingan Arkham Mukmin dalam akun Instagramnya yang dinilai menghina Wali Kota Gibran dan dampaknya, untuk menunjukkan bahwa kliennya (Kapolresta Solo) tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan pihak Pemohon (Mega Bintang).

Setelah Ibnu Suka selesai menyampaikan eksepsinya, hakim Sunaryanto bertanya kepada Pemohon apakah akan menanggapi eksepsi tersebut melalui replik alias jawaban.

Akan Datangkan Saksi Ahli

Sigit Sudibyanto, salah seorang kuasa hukum pihak Pemohon,  menyatakan tidak akan menyampaikan replik melainkan akan mendatangkan saksi ahli pidana saat sidang berikutnya.

Adapun sidang lanjutan akan digelar pada Rabu (31/03/2021) besok.

Diberitakan sebelumnya, Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997 dan LBH Mega Bintang Solo Indonesia 1997 mempraperadilankan Polresta Solo karena menangkap Arkham Mukmin yang  memposting kritikan kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka alias Mas Wali Kota Gibran.

Menurut Mega Bintang, penangkapan terhadap warga Slawi, Jateng, itu tidak sah secara hukum alias melanggar hukum.

Gugatan praperadilan diajukan melalui Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Senin (22/03/2021), dan mulai disidangkan seminggu kemudian, Senin (29/03/2021) pagi.

Pemohon praperadilan dari Yayasan Mega Bintang (Pemohon pertama) adalah Boyamin Saiman, Arif Sahudi, Tresno Subagyo, dan Hamzah.

Sedangkan Pemohon kedua dari LBH Mega Bintang adalah Prijatno, Direktur LBH Mega Bintang, bersama-sama 10 orang konsultan hukum pada LBH Mega Bintang.

Berhak Mohon Praperadilan

Ketua Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Boyamin Saiman, kepada SoloSkoy.com Senin (22/03/2021) lalu menjelaskan, para Pemohon adalah  organisasi kemasyarakatan yang berjuang untuk tegaknya kebenaran dan keadilan, memposisikan diri sebagai keluarga besar dari Arkham Mukmin.

“Selain itu ada beberapa hal lain yang membuat kami berhak memohonkan gugatan praperadilan atas diri Arkham Mukmin,” kata pria yang juga Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ini.

Boyamin dan kawan-kawan melalui gugatannya memohon agar PN Solo menyatakan secara hukum Polresta Solo telah melakukan penangkapan secara tidak sah terhadap Arkham Mukmin.

“Kami juga mohon agar PN Solo memerintahkan Polresta Solo untuk merehabilitasi nama baik Arkham Mukmin,” katanya menegaskan.  (jun)

 

Share:

1 comments:

Arsip