Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Sabtu, 06 Maret 2021

Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Mudrick Sangidu : Jokowi Harus Berhentikan Moeldoko Karena Terbukti Terlibat Kudeta di Partai Demokrat

Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Solo, Mudrick SM Sangidu. (FOTO: SOLOSKOY.COM)
SOLOSKOY.COM, SOLO – Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Solo, Mudrick SM Sangidu, mengomentari munculnya nama Moeldoko menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) hasil KLB Partai Demokrat di Sibolga, Medan, Sumut.

Menurut Mudrcik, Moeldoko bisa menjabat Ketua Umum DPP PD setelah Moeldoko bersama sejumlah tokoh Demokrat melakukan kudeta terhadap ketua umum yang sah yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kepada wartawan SoloSkoy.com di Solo, Sabtu (6/03/2021), Mudrick menyatakan Moeldoko yang purnawirawan jenderal dan mantan Panglima TNI itu berlaku sangat tidak pantas, tidak bermoral dan tak beretika serta tidak sopan.

Padahal saat ini Moeldoko menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo (Jokowi). 

Karena itu Mudrick menegaskan bahwa Moeldoko harus memperoleh sanksi dari atasannya di pemerintahan, yakni Presiden Jokowi.

“Moeldoko bukan anggota maupun simpatisan Partai Demokrat, tahu-tahu kok bisa jadi Ketua Umum Demokrat,” kata Mudrick. 

BACA JUGA : Lagi, Ketua Partai Demokrat Solo Supriyanto Tegaskan Tetap Dukung AHY dan Tolak KLB

Mudrick mengingatkan, beberapa waktu lalu ketika Moeldoko diwawancara wartawan tentang konflik internal dan isu kudeta di Partai Demokrat yang menyeret namanya, Moeldoko secara lisan membantah terlibat upaya kudeta terhadap Ketua Umum DPP PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tapi sekarang, dengan munculnya Moeldoko sebagai ketua umum hasil KLB, ini membuktikan bahwa Moeldoko memang terlibat upaya kudeta dalam Partai Demokrat sejak KLB belum digelar,” katanya menegaskan.

Harus Segera Menindak

Mudrick mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak  Moeldoko yang menjabat Kepala Kantor Staf Presiden karena Moeldoko telah melakukan tindakan tidak terpuji (tak pantas, tidak beretika, tiadk bermoral, dan mengesampingkan keadilan).

“Kalau memang Presiden tidak tahu-menahu dan tidak merestui upaya Moeldoko melakukan kudeta dalam Partai Demokrat, maka Presiden harus segera memberhentikan  Moeldoko dari jabatan Ketua KSP,” ujarnya.

“Tapi kalau ternyata nanti tidak ada tindakan dari Presiden, itu sama saja dengan Presiden merestui Moeldoko,” ucap Mudrick.

BACA JUGA : Mega Bintang Solo Akan Bagikan Beras untuk Warga yang Butuh Bantuan Saat Pandemi Covid-19

 Mudrick juga mengatakan bahwa tindakan Moeldoko telah mencederai demokrasi di Indonesia, sekaligus menjadi preseden buruk dalam perkembangan demokrasi.

 “Kalau dibiarkan saja, perilaku Moeldoko ini akan merusak demokrasi, dan upaya memecahbelah partai akan bisa terjadi dalam partai-partai lain, bukan hanya Demokrat,” kata Mudrick.

 “Karena itu saya mengimbau agar elemen-elemen dalam masyarakat dan para aktivis enggak diam saja mengetahui ketidakadilan ini, kita harus melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan Moeldoko,” ujarnya menambahkan.

Pertanyakan Sikap Polri

Wiraswastawan dan politikus senior Kota Solo ini mempertanyakan sikap Polri yang membiarkan KLB digelar hingga selesai

 “Mestinya Polri membubarkan acara itu karena tidak berizin, dan dilakukan bukan oleh pengurus partai yang sah,” ucap Mudrick.

 Ia  mempertanyakan pula lokasi yang dipilih tokoh-tokoh Partai Demokrat seteru AHY untuk KLB yaitu Kota Medan.

 “Kita tahu Wali Kota Medan dijabat oleh menantu Pak Jokowi (Muhammad Bobby Afif Nasution alias Bobby, Red), nah ada apa ini?” katanya.

Menutup wawancara, Mudrick mengatakan,"Sementara ini ada kudeta partai, jangan-jangan nanti ada kudeta kekuasaan?" ucapnya. (jun)

Share:

1 comments:

Arsip