Portal Berita Derah, Nasional dan Global

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Sabtu, 13 Maret 2021

Berkumpul di Solo, Presidium KAMI Se-Jawa Serukan 10 Poin Pernyataan Sikap, Termasuk tentang Pembunuhan Laskar FPI

SOLOSKOY.COM, SOLO - Para Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Jawa berkumpul di Solo, Jateng, Sabtu (13/03/2021).

Mereka berdiskusi lalu membuat pernyataan sikap bersama untuk mengkritisi dan mengkoreksi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus menyelamatkan Indonesia.

Acara diskusi di Solo ini dihadiri oleh tuan rumah Mudrick Setiawan Malkan Sangidu sebagai Presidium KAMI Jateng, Syukri Fadholi (Presidium KAMI Daerah Istimewa Jogjakarta), Djudju Purwantoro AP ( KAMI DKI Jakarta), Daniel Muhammad Rasyid (Presidium KAMI Jawa Timur), Syafril Sjofyan (Presidium KAMI Jawa Barat), dan Sutoyo Abadi (Sekretaris).

Presidium KAMI Se-Jawa dalam pernyataan sikapnya menyatakan dekadensi moral telah menodai kehidupan bernegara dan berbangsa, di mana para elite politik sudah kehilangan etika.

“Juga, muncul polarisasi yang tajam yang dilakukan oleh para buzzer yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal,” kata Presidium KAMI se-Jawa dalam pernyataan sikap yang dikirim ke Redaksi SoloSkoy.com, Sabtu (13/03/2021).

Peta Jalan Pendidikan Indonesia

KAMI juga menegaskan bahwa Peta Jalan Pendidikan Indonesia tahun 2020 - 2035 yang dibuat oleh Kemendikbud dengan menghilangkan frasa Agama,  bertentangan dengan Pancasila dan UUD  1945 sehingga harus dikoreksi dan diperbaiki.

“Tindakan Kemendikbud ini menjadi bukti bahwa negara sedang diarahkan pada faham sekularisme, liberalisme dan komunisme,” kata Presidium KAMI se-Jawa.

Selain itu KAMI juga menyebut ada Otoritarian yang dibangun oleh Pemerintah Jokowi dengan menerbitkan Perpu No 1 tahun 2020 dan ditetapkan menjadi UU No 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

“Di situ ada kewenangan penuh penggunaan  dana APBN tanpa sanksi hukum, baik perdata, pidana, maupun administrasi negara sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/ tindak pidana korupsi,” ujar Presidium KAMI se-Jawa.

Karena itu KAMI  mendesak agar UU No. 2 tahun 2020 segera direvisi.

UU tentang Cipta Karya

Mudrick dan kawan-kawan juga mengkritik UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kewenangan penuh kepada  Presiden untuk membuat ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Perpres.

“Menunjuk pada kebebasan Presiden mengejawantahkan UU Cipta Kerja tersebut di atas, adalah jalan pengambilalihan legislative power sekaligus penafsir tunggal UU,” kata Presidium KAMI se-Jawa.

“Contoh Perpres No 10 tahun 2021 tentang BUPM yang mengaitkan ‘penghalalan’ minuman keras atau miras, dan PP No 22/ 2021 tentang penghapusan limbah batu bara dari kategori limbah berbahaya dan beracun (B3), merupakan kejahatan lingkungan yang dilakukan negara,” kata Presidium KAMI se-Jawa.

Menurut KAMI, UU No 11 tahun 2020 ini lahir tidak partisipatif dan proses pengesahannya sangat kontroversial selama pandemik Covid-19.

“KAMI Mendesak Mahkamah Konstitusi agar segera memproses Judicial Review yang telah diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat dan  membatalkan UU tersebut,” tuntut Presidium KAMI se-Jateng.

RUU BPIP

KAMI juga menyatakan, Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) merupakan metamorfosa dari RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mendasarkan kepada proses kelahiran Pancasila 1 Juni 1945, bukan kepada kesepakatan Pancasila 18 Agustus 1945.

Hal ini menyentuh aspek kepura-puraan, seperti mensosialisasikan ideologi Pancasila, tetapi mengecilkan dan melemahkan Pancasila.

“Maka  sangat perlu membubarkan lembaga BPIP yang mubazir dan pemborosan uang rakyat,” kata Presidium KAMI se-Jateng.

Pada bagian lain Presidium KAMI se-Jateng menyatakan bahwa RUU Ibu Kota Baru adalah program yang menjadi bagian aneksasi asing atas bangsa Indonesia.

Investasi dan utang luar negeri untuk pembangunan Ibu kota baru, menjadi pintu masuk atau alat neo-kolonialisme.

Karena itu, KAMI mendesak agar RUU tersebut dihapus dari Prolegnas tahun 2021.

KAMI menyatakan pula bahwa UU-ITE telah memakan banyak korban ketidakadilan terhadap masyarakat yang kritis terhadap Pemerintah.

“KAMI mendesak ada Revisi UU tersebut agar dijadikan prioritas utama pada Prolegnas 2021 DPR-RI,” kata Mudrick dan kawan-kawan.

Pembunuhan 6 Anggota Laskar FPI

Kasus dugaan pembunuhan enam anggota laskar FPI pun dikritisi oleh KAMI.

Presidium KAMI se-Jawa mendesak pengusutan tuntas kasus tersebut dengan mengungkap dalang operasi politik ini.

“Kasus ini bukan semata pelanggaran HAM biasa, tetapi pelanggaran HAM berat maka KAMI mendesak agar kasus ini dibawa ke Pengadilan HAM,” kata Presidium KAMI se-Jawa.

Mengenai masalah utang luar negeri, KAMI menyatakan telah melampaui kemampuan negara untuk mengembalikan utang dan akan menjadi beban jangka panjang bagi generasi bangsa yang akan datang .

“Untuk hal tersebut, hentikan berutang karena banyak cara untuk mengatasi pembiayaan Negara,” tegas Presidium KAMI se-Jawa.

Terakhir, KAMI menyatakan ada  aneksasi negara asing, khususnya China, yang telah melanggar kedaulatan negara dan harga diri bangsa Indonesia.

Menurut KAMI, dengan segala upaya, negara tersebut menguasai semua aspek kedaulatan yang berdampak negatif sebagai NKRI yang berdaulat, bebas dan aktif.

“Untuk itu pemerintah secara tegas dan lugas menentang semua aneksasi asing tersebut,” demikian pernyataan Presidium KAMI se-Jawa. (jun)

Share:

1 comments:

Arsip